TANJUNGPINANG (HK) – Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Kinerja Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri di Kota Tanjungpinang, pada Senin, (19/8/2024).
Prevalensi stunting di tingkat provinsi tercatat turun dari 17,6% pada tahun 2021 menjadi 15,4% pada tahun 2022. Di kabupaten dan kota, prevalensi stunting yang paling signifikan terjadi di Kabupaten Karimun, di mana angka stunting menurun dari 17,6% pada tahun 2021 menjadi 13,3% pada tahun 2022. Tanjungpinang juga berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 18,8% pada tahun 2021 menjadi 15,7% pada tahun 2022.
Sementara itu, di Kepulauan Anambas, prevalensi stunting turun dari 21,7% pada tahun 2021 menjadi 14,0% pada tahun 2022. Lingga dan Natuna juga menunjukkan penurunan yang signifikan, dengan Lingga turun dari 25,4% pada tahun 2021 menjadi 18,9% pada tahun 2022, dan Natuna dari 18,0% pada tahun 2022 menjadi 16,1% pada tahun 2023.
Meskipun demikian, Batam mengalami kenaikan prevalensi stunting, dari 15,2% pada tahun 2022 menjadi 16,1% pada tahun 2023. Kenaikan ini menandakan adanya tantangan yang masih belum teratasi di daerah urban seperti Batam, meskipun berbagai upaya telah dilakukan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menganggap kenaikan ini sebagai peringatan untuk memperkuat program-program penanganan stunting di Batam dan memastikan upaya intervensi yang lebih efektif diterapkan di lapangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri, Hasan, menyatakan bahwa Pemprov Kepri berkomitmen penuh untuk menurunkan prevalensi stunting melalui program intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan.
“Kami terus berupaya untuk menurunkan angka stunting di seluruh kabupaten dan kota di Kepri, terutama di wilayah yang masih menunjukkan tren kenaikan seperti Batam. Berbagai program seperti peningkatan gizi melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT), penguatan kapasitas tenaga kesehatan, dan pelaksanaan pengukuran serta surveilans secara berkala terus kami gencarkan,” ujar Hasan.
Hasan juga menekankan pentingnya pencegahan stunting dari akar masalahnya.
“Program peningkatan kualitas sanitasi, akses air bersih, serta edukasi gizi bagi para ibu hamil dan keluarga menjadi prioritas kami. Kami berupaya keras agar penurunan ini tidak hanya sementara, tetapi berkelanjutan,” tambahnya.
Pemprov Kepri juga terus memperkuat koordinasi antar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkatan, serta memberikan perhatian khusus kepada keluarga berisiko tinggi.
“Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan ini,” kata Hasan.
Hasan juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Provinsi Kepri.
Penurunan prevalensi stunting yang terlihat di sebagian besar wilayah memberikan keyakinan kepada Pemprov Kepri untuk dapat mencapai target penurunan prevalensi hingga 10,20% pada tahun 2024.
Dengan upaya berkelanjutan, Pemprov Kepri berharap dapat memastikan masa depan generasi muda Kepri yang lebih sehat dan berkualitas. (rdm)
