NATUNA (HK) – Pemerintah Kabupaten Natuna mengapresiasi keberpihakan Kementerian Sosial RI dalam membantu mengurangi beban anggaran daerah. Kementerian ini telah bersedia menanggung pembayaran BPJS Natuna yang selama ini ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
Bupati Natuna, Wan Siswandi mengatakan Pemkab Natuna telah mengusulkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) agar menanggung 29.692 jiwa masyarakat peserta BPJS kesehatan guna mengurangi beban APBD Natuna yang semakin mengerucut tiap tahunnya.
Dan terkait usulan ini, Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Maharani telah menyetujui usulan tersebut. Selanjutnya, pembiayaan sebanyak 29.692 jiwa di Natuna akan ditanggung oleh Kemensos.
Dikatakannya, jumlah warga Natuna yang mendapat jaminan sosial BPJS sebanyak 87.380 jiwa. Kesemuanya ini ditanggung oleh daerah.
“Tapi alhamdulillah Kemensos bersedia menanggung 29.692 dari total keseluruahnnya. Ini satu keberpihakan yang patut diapresiasi,” kata Wan Siswandi, di kantornya, kemarin.
BPJS kesehatan bagi masyarakat selebihnya menjadi tanggungan Pemkab Natuna sebanyak 29.789 orang, Mandiri 2.264 orang, PPU (ASN, TNI dan Polri) 24.876 orang dan pensiunan-veteran 750 orang.
“Dengan bantuan dari Menteri sosial ini, beban APBD kita jadi berkurang, dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan lainnya,” ujarnya.
Selain bantuan pelayanan kesehatan, Mensos juga menambah kuota penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat Natuna.
“Dan alhamdulillah BLT kita juga ditambah sehingga beban masyarakat yang selama ini berat dapat diringankan,” ungkapnya.
Siswandi mengaku Pemerintah Daerah telah aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar program kegiatan nasional dapat sebanyak mungkin dijalankan di Natuna dengan maksimal.
“Kami berupaya membangunan koordinasi yang intens dengan pusat. Bukan hanya mengenai persoalan sosial tapi juga sektor-sektor lainnya seperi kelistrikan, air bersih, transportasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saja semua yang diusulkan itu dapat dijalankan sepenuhnya,” harap Siswandi. (fat)
