TANJUNGPINANG (HK) — Rencana pembentukan BUMD Migas yang diusulkan oleh Pemprov Kepri menuai polemik baru, setelah sebelumnya, pembahasan ranperda pembentukan BUMD tersebut terus tertunda sejak tahun 2023 lalu.
Seperti halnya disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, bahwa pihaknya tidak setuju dengan pembentukan BUMD tersebut. Menurutnya, pembentukan BUMD Migas itu justru akan semakin menambah beban keuangan Pemprov Kepri.
“Kalau bentuk BUMD baru pasti ada penyertaan modal. Itu mau Rp 50 sampai Rp 100 miliar,” sebutnya pada Senin (18/3/2024).
Lanjut Jumaga, dari pada membentuk BUMD baru, Pemprov Kepri sebaiknya fokus saja mengurusi dua BUMD yang ada saat ini.
Karena, menurutnya, kedua BUMD itu sampai hari ini belum memberikan sumbangsih apapun untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kepri.
“Jadi jangan asal bentuk BUMD baru, yang lama saja belum jelas sumbangsihnya,” tegasnya.
Sikap senada juga disampaikan oleh, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin. Menurut Politisi PKS itu, daripada membebani keuangan daerah, akan lebih baik jika membentuk anak perusahaan dari BUMD yang sudah ada.
“Kalau ini membebani APBD, kita hold dulu dan bentuk anak perusahaan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Ekonomi Pembangunan (Karo Ekbang) Setdaprov Kepri, Syakyakirti berharap, paripurna pengesahan ranperda pembentukan BUMD Migas sudah dapat dirampungkan di pertengahan tahun anggaran 2024 ini.
Sehingga, kata dia, pelaksanaan seleksi untuk mencari Direktur BUMD Migas itu sudah bisa dilaksanakan pada APBD P tahun 2024.
“Karena itu kita harapkan ranperda ini bisa segera disahkan. Sehingga di APBD P nanti kita sudah bisa membuka seleksi untuk mencari Direktur BUMD Migas. Itu rencana kita,” katanya pada Sabtu (17/2/2024) lalu. (Per).
