Menu

Mode Gelap
Laksanakan Arahan Presiden, Kepala BP Batam Efisiensikan Anggaran 2025 Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, BP Batam Prioritaskan Pengembangan Kawasan Strategis Pria Lansia Ditemukan Tewas di Bengkel Alat Berat di Kijang Bintan Desak Bawaslu usut Tuntas Dugaan Politik Uang, AMPP Anambas Akan Gelar Aksi Damai Pasokan Elpiji Dipastikan Lancar Jelang NATARU 165 Perusahaan Kawasan Industri Sudah Dapat IUKI

BERITA TERKINI

Produk Tekstil yang Masuk ke RI Bakal Diseleksi Ketat

badge-check


					Pemerintah RI memutuskan untuk mengembalikan pengawasan barang impor dari post-border ke border untuk memperketat arus barang yang masuk.. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/ama. Perbesar

Pemerintah RI memutuskan untuk mengembalikan pengawasan barang impor dari post-border ke border untuk memperketat arus barang yang masuk.. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/ama.

JAKARTA (HK) – Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah memutuskan untuk mengembalikan pengawasan barang impor dari post-border ke border untuk memperketat arus barang yang masuk.

Perlu diketahui, sistem post border merupakan pengawasan di luar area kepabeanan dan telah beredar di masyarakat yang diawasi oleh kementerian/lembaga terkait.

Sementara sistem border merupakan pengawasan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan pabean sebelum barang beredar ke masyarakat.

Zulkifli mengatakan,dikembalikannya pengawasan ke border merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung industri dalam negeri, termasuk industri fesyen.

Oleh karena itu, pemasukan barang impor perlu diawasi secara teliti dengan cara mengembalikan pengawasan dari post-border ke border untuk sejumlah produk.

“Post-border dikembalikan ke border sehingga pengawasan lebih ketat,” ujar kata Zulkifli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/10/2023).

Dirinya optimistis dunia industri fesyen Tanah Air dapat memasuki percaturan fesyen global. Terlebih Indonesia memiliki industri fesyen muslim yang tengah diseriusi oleh pemerintah bersama pegiat fesyen di Tanah Air.

“Untuk membangun sektor fesyen Indonesia yang berdaya saing, tentu kata kuncinya kolaborasi. Pemerintah hadir untuk bersinergi dengan pemangku kepentingan di sektor fesyen dalam menjadikan Indonesia kiblat dari fesyen dunia,” ujarnya.

Selain itu, Zulhas menambahkan, saat ini aktivitas jual beli secara daring tidak dapat dihindari. Untuk itu, pemerintah menata platform niaga elektronik atau e-commerce dengan social commerce agar masing-masing bisa mendukung satu sama lain, termasuk mendukung pelaku usaha di dalam negeri.

Lebih lanjut, salah satu dukungan pemerintah kepada pelaku usaha dalam negeri adalah melalui pameran dagang terbesar di Indonesia, yaitu Trade Expo Indonesia ke- 38 yang pameran fisiknya baru ditutup pada Minggu (22/10/2023).

Ia menunjukkan, peran TEI dalam mendukung pemasaran produk-produk dalam negeri ke pasar internasional. Hal ini terlihat dari total potensi transaksi pameran fisik TEI ke-38 yang sebesar 25,3 miliar dolar AS atau telah melampaui target 11 miliar dolar AS.

Disela gelaran TEI, terdapat pameran Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 202. Hasil capaian JMFW 2024 berupa potensi transaksi yang mencapai 20,1 juta dolar AS atau sekitar Rp 300 miliar.

“Hal tersebut menandakan keberhasilan Indonesia menunjukkan kualitas modest fashion dan fesyen muslim Indonesia di mata dunia,” ujarnya.

 

Sumber: Republika

Baca Lainnya

Laksanakan Arahan Presiden, Kepala BP Batam Efisiensikan Anggaran 2025

12 Desember 2024 - 14:41 WIB

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, BP Batam Prioritaskan Pengembangan Kawasan Strategis

12 Desember 2024 - 14:37 WIB

Pasokan Elpiji Dipastikan Lancar Jelang NATARU

12 Desember 2024 - 11:20 WIB

165 Perusahaan Kawasan Industri Sudah Dapat IUKI

12 Desember 2024 - 11:17 WIB

Anggaran Rp23,61 T Dialokasikan untuk Swasembada Beras

12 Desember 2024 - 11:15 WIB

Trending di EKONOMI