Menu

Mode Gelap
Kombes Pol Hamam Sambangi Kejari Tanjungpinang, Pererat Silaturahmi Kapolres AKBP Yunita Sambangi Forkopimda Kabupaten Bintan, Jalin Silaturahmi Polisi Telisik Dugaan Korupsi Gedung Gurindam UMRAH Tanjungpinang Rp 57,14 M Lagi, Dua Terdakwa Perkara Korupsi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Moco Tahap V Disidang Tingkatkan Keamanan Lingkungan, Rutan Tanjungpinang Pererat Koordinasi RT/RW Setempat Kapolres Lingga Raih Penghargaan Award International Kutai Mulawarman

NASIONAL

Pengusaha Minta Pemerintah Kurangi Kebijakan Populis

badge-check


					Wakil Ketua Apindo, Shinta Widjaja
Perbesar

Wakil Ketua Apindo, Shinta Widjaja

JAKARTA (HK) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut bahwa pelaku usaha masih cenderung berhati-hati untuk melakukan investasi sepanjang 2023.

Wakil Ketua Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani mengungkapkan, pelaku usaha dan investor sudah memiliki banyak faktor yang membuat mereka tidak berani untuk berinvestasi pada tahun ini.

Lantaran iklim usaha yang dinilai tidak kondusif untuk ekspansi usaha sebagai akibat dari berbagai kebijakan pengetatan moneter, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Selain iklim usaha, gejolak pasar komoditas global yang masih persisten, ditambah potensi dampak negatif dari manuver-manuver kebijakan populis di tahun politik ini membuat mereka menjadi lebih berhati-hati.

“Seluruh faktor ini menyebabkan pelaku usaha dan investor cenderung berhati-hati dalam berinvestasi, bahkan wait and see dalam memutuskan untuk merealisasikan rencana investasi,” kata Shinta kepada Bisnis, Rabu (5/4).

Shinta menjelaskan, pihaknya tidak bisa memperkirakan apakah iklim usaha di Indonesia akan terus kondusif atau tidak, dan apakah investasi saat ini akan bisa memberikan keuntungan sesuai dengan yang direncanakan atau dikalkulasikan.

Oleh karena itu, dia menilai sangat penting bagi pelaku usaha agar pemerintah mampu meminimalisir munculnya kebijakan-kebijakan populis, inkonsistensi kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan di lapangan, dan terus fokus pada agenda reformasi struktural nasional.

“Kalau sinyal-sinyal dari pemerintah terkait dengan konsistensi reformasi struktural dan implementasi kebijakan bisa diperkuat, ini akan menciptakan confidence berinvestasi yang lebih tinggi untuk pelaku usaha dan investor,” ujarnya. (bss)

Baca Lainnya

Polisi Telisik Dugaan Korupsi Gedung Gurindam UMRAH Tanjungpinang Rp 57,14 M

16 Januari 2025 - 16:56 WIB

Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi.

Lagi, Dua Terdakwa Perkara Korupsi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Moco Tahap V Disidang

16 Januari 2025 - 16:24 WIB

Terdakwa Haryadi selaku PPK Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tanjung Mocoh Tahap V Dompak saat mendengarkan dakwah JPU bersama terdakwa Abdurrahim Kasim Djou selaku Direktur PT Ikhlas Maju Sejahtera digelar secara terpisah di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kamis (16/01/2025). Terdakwa Haryadi selaku PPK Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tanjung Mocoh Tahap V Dompak saat mendengarkan dakwah JPU bersama terdakwa Abdurrahim Kasim Djou selaku Direktur PT Ikhlas Maju Sejahtera digelar secara terpisah di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kamis (16/01/2025).

Ansar Temui Mendag RI, Bahas Pengembangan KEK KPBPB di Kepri

15 Januari 2025 - 18:37 WIB

Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad SE menemui Menteri Perdagangan RI Dr Budi Santoso MSi di Jakarta, Selasa (14/1)

Kejari Tanjungpinang Eksekusi Uang Korupsi Rp.663.950.000,- dari Tiga Terpidana Berbeda

15 Januari 2025 - 16:08 WIB

Plt Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang, Atik Rusmiaty Ambarsari, SH.,MH didampingi Kasi Pidsus Kejari Tanjungpinang, Roy Huffington Harahap SH MH dan Kasi Intel, Senopati SH MH saat menunjukkan eksekusi uang korupsi sebesar Rp.663.950.000, pada sejumlah awak media saat konferensi pers, Rabu (15/01/2025).

Cuaca Ekstrem, Bintan Tetapkan Status Bencana jadi Tanggap Darurat

14 Januari 2025 - 21:41 WIB

Trending di BERITA TERKINI