KARIMUN (HK) – Tujuh, dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), masuk sebagai lokasi prioritas (Lokpri) dalam pembangunan pemerintah daerah tahun anggaran 2022, sebagai wilayah perbatasan.
Masuknya wilayah kecamatan tersebut sebagai lokasi prioritas, karena berada dalam zona perbatasan, baik itu berbatasan dengan Negara Singapura dan Negara Malaysia, termasuk juga berbatas dengan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri.
Lokpri yang masuk dalam daftar Sektretariat Bagian Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Kabupaten Karimun tersebut, mendapat perhatian khusus dalam segi pembangunan serta kelengkapan sarana dan prasarana.
Adapun tujuh kecamatan tersebut yakni, Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Belat, Kecamatan Buru dan Kecamatan Moro.
Kabag Pengelola Perbatasan dan Kerjasama, Didi Irawan mengatakan bahwa ada 7 wilayah Kecamatan yang masuk lokasi prioritas dalam peningkatan dan membantu sarana dan prasarana infrastruktur daerah.
“Wilayah perbatasan ada yang masuk dalam lokasi prioritas, untuk di Karimun ada tujuh kecamatan dan menjadi perhatian kita,” kata Didi.
Adapun perhatian tersebut, katanya, untuk melakukan pembangunan infrastruktur, juga dalam bidang pendidikan, serta penguatan perekonomian masyarakat secara umum.
Namun, imbuhnya, untuk bidang perbatasan hanya bertanggung jawab untuk mengusulkan pembangunan di Lokpri pada pemerintah pusat. sehingga, untuk pembangunan akan dilakukan atau dikelola oleh OPD yang terkait, sesuai dengan pembangunan yang diusulkan.
“Kita hanya mengusulkan, misalnya untuk pendidikan dalam pembangunan sekolah atau renovasi. Kita akan usulkan ke pusat, dan nanti yang mengelola Dinas Pendidikan dan pengerjaannya oleh Dinas PU,” ucap Didi.
Kemudian, selain dalam membantu pertubuhan pembangunan. Bidang Perbatasan juga membantu pertumbuhan ekonomi dengan program bantuan bagi UMKM dan juga nelayan.
“Pertumbuhan ekonomi kerakyatan dari segi bantuan juga kita perhatikan, serta pada nelayan dengan bantuan alat tangkap,” ujar Didi.
Untuk pengelola perbatasan, pungkasnya, dalam hal ini juga memperhatikan pulau-pulau kecil dengan memberi nama dan tanda sebagai lokasi yang masuk dalam Kabupaten Karimun. (btn/vnr)
