NATUNA (HK) — Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Natuna -Anambas (KNA) dinilai tidak memerlukan tindakan-tindakan keras dari penduduk.
Hal ini lantaran wilayah Natuna sudah menjadi salah satu prioritas dan konsen Pemerintah RI dalam upaya pengembangan kawasan-kawasan strategis nasional yang secara kebetulan Natuna juga termasuk dalam kawasam-kawasan tersebut.
Penilaian ini disampaikam Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau, Ria Saptarika pada saat ngopi bareng dengan sejumlah wartawan di Ranai, Sabtu 14 September 2023, kemarin.
“Saya rasa Natuna tak perlu bikin keos lah, tak perlu ribut-ribut karena saya yakin Natuna ini memang sudah jadi perhatian pemerintah,” pesan Ria.
Dikatakannya, Natuna merupakan wilayah yang memiliki potensi tinggi dalam berbagai bidang, mulai dari bidang keamanan, potensi sumber daya alam, letak strategis yang ideal dan bahkan letaknya yang jauh dari pusat keramaian atau Pulau-pulau besar. Ini semua menjadi landasan pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada Natuna.
“Dan perhatian ini sudah terjadi di Natuna, jadi tak perlu tindakan keras untuk mengupayakan pembentukan KNA itu,” tegasnya.
Menurutnya, sampai saat ini cuma satu hal yang merintangi pembentukan Provinsi KNA itu yakni adanya kebijakan moratorium pembentukan DOB yang masih belum dibuka oleh pemerintah dengan alasan – alasan tertentu.
“Maka yang paling penting dilakukan adalah bagaimana mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan kelengkapan persyaratan pembentukannya.,” ungkap Ria.
Ia mengaku optimis Provinsi KNA akan dapat terwujud sebab keberadaan DOB ini sudah dipandang perlua oleh semua pihak, termasuk pemerintah pusat.
Memang, kata dia, saat ini KNA masih memiliki beberapa kekurangan syarat untuk menjadi DOB, seperti kurangnya jumlah daerah tingakt dua dan jumlah penduduk.
“Tapi ini aspirasinya sudah masuk dan Insya Allah akan diwujudkan. Adapun kekurangan syarat itu saya rasa tidak berpengaruh, malah justru di situlah letak kekhususannya nanti kalau ini sudah direalisasikan oleh pemerintah seperti yang kita inginkan bersama selama ini,” tutup Ria. (fat).
