KARIMUN (HK)– Belum dicairkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Karimun akhirnya terungkap.
Benar, bahwa dana kas Pemkab Karimun ada di kas Pemkab Karimun. Namun, menurut keterangan masih belum memenuhi kecukupan
Hal ini dikatakan langsung, Djunaidy Sekda Pemkab Karimun Rabu (19/3/2024).
” Ya, dana telah ada dikas kita, Namun, belum cukup untuk membayar TPP ASN tersebut. Sekarang yaa benar ada di kas kita, ya ada, apakah cukup membayar? tapi belum cukup,” Ungkap Sekda Karimun Djunaidy, ungkapnya Rabu (19/3/2025)
Disebutkannya, dana yang ada di kas daerah Karimun saat ini ada, tetapi di bawah Rp10 miliar. Uang daerah tidak hanya bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), namun juga berasal dari bagi hasil provinsi dan bagi hasil dari pemerintah pusat.
“Sekarang kita untuk membayar tadi kan perlu uang. Nah, karena uang itu belum cukup maka kita harus menunggu juga tranferan dari provinsi maupun pusat,” jelasnya.
Untuk dana provinsi, Djunaidy mengaku telah sejak lama berkoordinasi dengan rekan-rekannya di kabupaten/kota lain di Provinsi Kepri terkait anggaran tri wulan (TW) empat yang bersumber dari hasil pajak provinsi tahun 2024.
“Pembayaran TW empat itu kan dibayarnya pada TW satu ini (Januari-Maret 2025). Saya dapat info dari BPKAD provinsi mereka bilang sabar lah nanti kami akan kirim. Tapi kirimnya apakah kirim penuh atau separuh,” tambahnya.
Dijelaskan, jika TW empat dari BPKAD Provinsi Kepri dibayarkan penuh, maka anggarannya sebesar Rp21 miliar ditambah lagi setoran dari pajak granit di Bapenda Karimun yang jumlahnya Rp7 miliar lebih, maka dapat membayar untuk tiga bulan.
“Tapi jika provinsi hanya bayar separuh ditambah dari Bapenda Karimun yang tujuh miliar lebih itu, maka TPP hanya akan dibayar dua bulan saja, yakni Januari dan Februari 2025,” terangnya.
Dijelaskannya, besaran anggaran yang semestinya dibayarkan untuk TPP ASN belum cukup untuk membayar TPP ASN tersebut. Karimun 2025 untuk satu bulan yakni sebesar Rp9,4 miliar.
“Namun, yang terjadi di 2024 lalu, satu bulannya anggaran untuk stau bulan TPP hanya sebesar Rp13,6 miliar,” imbuhnya. (mhd)
