TANJUNGPINANG (HK) — Sejumlah mahasiswa yang tergabung berbagai aliansi di Kepulauan Riau (Kepri) menerobos kawat berduri saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kepri, Senin (11/9/2023).
Aksi itu dilakukan dalam rangka menolak rencana relokasi 16 kampung tua melayu di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kota Batam untuk investasi.
Selama unjuk rasa, terjadi insiden dorong-mendorong antara mahasiswa dengan pihak kepolisian dan Satpol PP sempat terjadi, bahkan sempat memanas.
Aliansi mahasiswa yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanjungpinang Bintan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan UMRAH Tanjungpinang.
“Kami mendesak Wali Kota Batam (Muhammad Rudi), yang juga menjadi ex officio BP Batam untuk berpihak kepada masyarakat,” kata Ade, salah satu perwakilan mahasiswa dari HMI
Selain itu, massa para mahasiswa ini juga mendesak Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk mengambil sikap tegas dalam menghadapi masalah ini demi kepentingan masyarakat.
Tuntutan lainnya para mahasiswa juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Investasi, dan Menteri Koordinator Perekonomian untuk meninjau ulang relokasi Pulau Rempang dan Pulau Galang dan menyetujui permintaan masyarakat.
Mahasiswa juga mengutuk tindakan kriminalisasi dan represi yang dilakukan terhadap masyarakat oleh pihak berwenang, serta mendesak Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik mundur pasukan yang ada di Rempang dan Galang.
“Ketika pemerintah zolim kepada masyarakat kami akan terus melawan, ada dan bergerak,” teriak mahasiswa.
Dalam kesempatan itu, Kadis Kesbangpol Pemrov Kepri, Raja Heri menyatakan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda Kepri tidak berada di kantor pada saat unjuk rasa ini berlangsung, karena mereka tengah menjalankan tugas di luar.
Namun, ia menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Pemprov Kepri.
“Aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan sedang dalam proses,” ujarnya singkat. (nel)
