TANJUNGPINANG (HK) — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan acara pelepasan ekspor rumput laut yang sudah berlangsung sebanyak delapan kontainer atau setara dengan 108 ton pada Selasa (12/9/2023).
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak yang telah berperan serta dalam pengembangan konsep socio-entrepreneurship yang telah lama dijalankan oleh kelompok nelayan binaan Pospera Kepri.
Pelepasan ekspor rumput laut ini adalah salah satu bukti keberhasilan Pospera dalam mengembangkan sumber ekonomi alternatif untuk masyarakat setempat, yang melibatkan masyarakat langsung maupun yang tergabung dalam kelompok nelayan atau komunitas sosial.
Sejak tahun 2019, Pospera Kepri telah fokus membangun sumber ekonomi alternatif sebagai respons terhadap gejolak ekonomi akibat pandemi.
Konsep ini diwujudkan melalui pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok nelayan dan komunitas sosial yang memanfaatkan rumput laut sebagai sumber ekonomi yang dapat memberikan solusi di tengah masyarakat.
Ketua Pospera Kepri, Hazhary, menjelaskan pentingnya menerapkan konsep socio-entrepreneurship dalam dunia bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Dalam dunia bisnis boleh saja seseorang mencari keuntungan, namun ada yang lebih penting dari sekedar keuntungan pribadi semata, yakni membangun ekonomi orang banyak disitulah konsep socio-entrepreneurship diterapkan pada suatu tempat,” ujarnya.
Meskipun begitu, Hazhary juga mengungkapkan bahwa pemerintah setempat belum memberikan dukungan yang cukup kepada pelaku usaha UMKM yang menerapkan konsep socio-entrepreneurship.
“Sampai hari ini Wali Kota Batam atau Ex-Officio BP Batam (Muhammad Rudi) belum memberikan perhatiannya terhadap pelaku UMKM,” katanya.
Ia berharap agar pelaku UMKM diberikan kemudahan untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing secara internasional seperti yang diharapkan oleh Presiden Jokowi.
Dewan Pembina DPD Pospera Kepri, Rizki Faisal, turut mendukung pengembangan konsep socio-entrepreneurship di masyarakat Batam dan Kepri secara umum.
“Kita pada prinsipnya sangat mendorong dan terus mendukung pengembangan pelaku usaha, yang sejatinya melakukan pemberdayaan masyarakat terutama yang melibatkan masyarakat secara langsung, baik itu dalam sektor pertanian, perikanan, budi daya, maupun perdagangan,” ujar Rizki.
Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha skala UMKM agar mereka terus dapat berkembang.
Karena permasalahan lahan di Batam berada di bawah BP Batam, Pospera Kepri berharap agar pelaku UMKM diberikan akses dan lahan untuk membangun pondasi bisnis mereka dan menjadi aktor dalam perekonomian internasional.
Rizki Faisal, yang juga Anggota DPRD Kepri, menambahkan bahwa UMKM adalah benteng ekonomi rakyat dan keberadaannya harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah untuk memperkuat perekonomian rakyat.
“Kalau mendapatkan lahan 5 hektare saja mereka merasa kesulitan, bagaimana mereka bisa membangun, sementara kita disibukkan mencari investor dari luar terus menerus. Investor UMKM dari dalam negeri yang melibatkan banyak komunitas malah terlupa untuk dilirik,” kata Wakil Ketua I DPRD Prov Kepri itu.
Sumber: Alur News
