BATAM (HK) – Sebanyak dua ratus orang yang tergabung dalam massa yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Batam, yang terdiri dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dan Partai Buruh, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Batam, Senin (25/9/2023).
Ratusan aparat keamanan pun juga telah bersiaga untuk pengamanan sebanyak 100 orang, yang terdiri dari jumlah personel gabungan dari DIT Samapta Polda Kepri, Polresta, Brimop, Polsek Batam kota dan Satpol PP, yang diterjunkan untuk pengamanan.
Untuk memperketat pengamanan di kantor Pemko Batam, polisi memasang kawat berduri yang terbentang di sepanjang jalan tepat di depan gedung Pemko Batam.
Adapun aksi unjuk rasa dimulai dari pagi pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB, para pendemo tetap menjaga situasi kondusif. Semuanya aman dan terkendali tanpa ada diwarnai aksi anarkis.
Sejumlah tuntutan pun disampaikan oleh para pendemo, yakni mendesak pencabutan UU Cipta Kerja Omnibuslaw UU No.6/2023, kenaikan upah tahun 2024 sebesar 15%, lalu menolak impor beras 23 juta ton. Tak hanya itu, pendemo juga meminta cabut presidential threshold 20% menjadi 0%.
Setelah menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, para pendemo pun membubarkan diri dengan tertib. (CW03)
