TANJUNGPINANG (HK) – Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, pimpin rapat koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang Tahun 2026, di ruang rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota, Selasa (10/3).
Dalam arahannya, Lis menegaskan pentingnya penguatan UMKM dan ekonomi lokal sebagai motor penggerak utama ekonomi daerah. Menurutnya, kondisi ekonomi global, termasuk situasi di kawasan Timur Tengah, berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah sehingga diperlukan langkah antisipatif dan penguatan sektor riil di tingkat lokal. “Penguatan UMKM dan ekonomi lokal harus terus dilakukan. Situasi global, tentu dapat mempengaruhi kondusivitas ekonomi, sehingga kita perlu memperkuat fondasi ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Lis juga menyoroti perkembangan inflasi di Kota Tanjungpinang yang tercatat sebesar 5,83 persen (year on year). Meski demikian, aktivitas jual beli di masyarakat dinilai masih cukup kuat dan tetap selaras dengan pertumbuhan ekonomi nasional. “Selaras dengan pertumbuhan ekonomi nasional, aktivitas jual beli di Tanjungpinang masih terbilang kuat. Ini menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat masih terjaga,” sebutnya.
Selain aspek ekonomi, Lis juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan lingkungan, khususnya kawasan hutan lindung di Tanjungpinang yang harus dijaga dan dirawat dengan baik agar tetap memberikan manfaat ekologis bagi daerah.
Membahas angka pengangguran, di Tanjungpinang menunjukkan tren penurunan. Namun Ia mengingatkan bahwa karakter ekonomi masyarakat yang cenderung konsumtif harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas daerah. “Angka pengangguran kita menurun, tetapi kita juga harus menyadari bahwa Tanjungpinang masih dikenal sebagai daerah konsumtif, bukan daerah produktif. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Lis juga memberi masukan kepada Bank Indonesia agar program bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat diidentifikasi secara lebih tepat sasaran, mulai dari kebutuhan primer hingga sekunder sehingga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Serta mendorong kembali penguatan peran koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. “Hidupkan kembali fungsi koperasi. Harapan kita, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang bisa hijrah dari minimum ke maksimum. Kita harus mengubah pola agar tidak berjalan di tempat,” ungkapnya.
Lis mengajak seluruh pihak untuk lebih memahami kondisi riil daerah serta mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi. “Kita harus lebih melek dengan kondisi asli Tanjungpinang dan mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi konsentrasi masalah yang ada,” harapnya.
Dalam rapat, mewakili Polres Tanjungpinang turut mengingatkan agar pemerintah dan instansi terkait mewaspadai potensi dampak kenaikan harga BBM, termasuk melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penjualannya di lapangan.
Berdasarkan data perkembangan ekonomi daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tanjungpinang Triwulan IV 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang menguat. Laju pertumbuhan quarter to quarter (q to q) periode 2023–2025 tercatat 9,98%, sementara year on year (y on y) sebesar 4,97%, dan secara kumulatif 3,31 persen (c to c).
Kota Tanjungpinang juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,94 persen migas dan 7,59% tanpa migas. Beberapa sektor usaha mencatat pertumbuhan signifikan, di antaranya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh 10,88%, sementara sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi -2,78 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama dengan share 61,63 persen dan pertumbuhan 1,53 persen. Peningkatan mobilitas masyarakat, aktivitas pemerintah, serta meningkatnya aktivitas produksi turut mendorong dinamika ekonomi daerah.
Secara regional, ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 mampu tumbuh 6,94% (ctc), lebih tinggi dari nasional dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera. Pertumbuhan ini didukung oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan, serta ditopang oleh net ekspor, investasi, dan konsumsi rumah tangga.
Sementara itu, ekonomi Tanjungpinang pada Triwulan IV 2025 tumbuh 4,97% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,62% (yoy). Secara kumulatif sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang tercatat 3,31% (ctc).
Rapat koordinasi juga membahas perkembangan inflasi daerah. Pada Februari 2026, Tanjungpinang mengalami inflasi 0,99% (month to month) setelah sebelumnya mengalami deflasi 0,06%. Inflasi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas seperti tarif air minum PAM, emas perhiasan, beras, udang basah, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Namun kenaikan tersebut masih tertahan oleh penurunan harga komoditas lain seperti bawang merah, telur ayam ras, bensin, bayam, dan wortel.
Dalam upaya pengendalian inflasi tahun 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan memperkuat strategi berbasis konsep 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Masukan juga datang dari kalangan akademisi yang menilai pentingnya digitalisasi pajak daerah untuk memantau kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif. Selain itu, potensi investasi di sektor pariwisata lokal dinilai perlu terus dikembangkan. Saat ini, nilai investasi di Kota Tanjungpinang tercatat mencapai sekitar Rp600 miliar.
Hadir dalam rapat, unsur Forkopimda, instansi vertikal, akademisi, serta perangkat daerah guna membahas kondisi perekonomian daerah sekaligus merumuskan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang. (eza)
