Menu

Mode Gelap
Peringati Hari Nusantara, DPC HNSI Kepulauan Anambas Bagikan Makanan Bergizi Gratis di SDN 004 Genting AWe Hentikan Gugatan Ke MK, Nizar-Novrizal Sah Pemenang Pilkada Lingga 2024 Laksanakan Arahan Presiden, Kepala BP Batam Efisiensikan Anggaran 2025 Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, BP Batam Prioritaskan Pengembangan Kawasan Strategis DKP Kepri – Traveloka dan CARE Indonesia Proteksi Ekosistem Mangrove di Pulau Bintan Melalui Pemberdayaan Kelompok Perempuan Pria Lansia Ditemukan Tewas di Bengkel Alat Berat di Kijang Bintan

BERITA TERKINI

Polda Metro Kerahkan 800 Personel Amankan Demo Buruh di Bekasi

badge-check


					Sebanyak 800 personel Polri dikerahkan untuk mengamankan demo buruh yang digelar di wilayah Kabupaten Bekasi Perbesar

Sebanyak 800 personel Polri dikerahkan untuk mengamankan demo buruh yang digelar di wilayah Kabupaten Bekasi

JAKARTA (HK) – Sebanyak 800 personel Polri dikerahkan untuk mengamankan demo buruh yang digelar di wilayah Kabupaten Bekasi, Kamis (30/11/2023).

“400 personel Polres dan BKO empat kompi, dua kompi Brimob dan dua kompi Sabhara Polda Metro Jaya,” kata Kabag Ops Polres Metro Bekasi AKBP Ahsanul Muqaffi.

Demo buruh di Kabupaten Bekasi dipusatkan di dua lokasi. Berdasarkan surat pemberitahuan, aksi diprediksi akan diikuti oleh 1.000 orang.

“(Aksi digelar di) Kawasan MM200 dan Gobel,” ucap dia.

Mengantisipasi kemacetan imbas aksi, Ahsanul mengaku sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi.

Terpisah, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan hari ini merupakan aksi mogok nasional awalan dan akan dilakukan di sejumlah wilayah.

“Mogok akan dijalankan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Selesai di sini artinya sampai para gubernur memastikan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak dirubah dari rekomendasi nilai yang diajukan oleh bupati dan walikota di masing-masing daerah,” kata Said.

Ada dua tuntutan yang diusung dalam aksi ini. Pertama, menuntut revisi UMP DKI dari 3,6 persen mendekati 15 perseb dan kedua menuntur diberlakukan UMK sesuai dengan rekomendasi dari Bupati dan Walikota sebesar 10-14,2 persen.

“Kalau gubernur nekat untuk merubah dan tidak menetapkan sesuai rekomendasi yang ada, maka kita bisa lakukan Mogok Nasional Lanjutan,” ucap dia.

 

 

 

Sumber: CNN Indonesia

Baca Lainnya

Hendra Setiawan Bakal “GANTUNG RAKET”usai Indonesia Masters

12 Desember 2024 - 11:09 WIB

Gajah Liar Masuki Wilayah Permukiman Penduduk di Pekanbaru

12 Desember 2024 - 11:07 WIB

116 Kasus HIV/AIDS Baru sepanjang 2024 di Tabanan

11 Desember 2024 - 16:59 WIB

Ansar dan Menteri Pertanian Bahas Ketahanan Pangan dan Potensi Industri Pertanian di Kepri

11 Desember 2024 - 13:28 WIB

Pemko Tanjungpinang Perkuat Germas untuk Kesehatan Masyarakat

2 Desember 2024 - 17:03 WIB

Trending di BERITA TERKINI