BINTAN (HK) – Masyarakat di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di daerahnya.
Menurut Camat Tambelan Baharuddin Ngabalin, sejak tidak diperbolehkan lagi membawa Pertalite dari Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), kini masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor hanya bisa melihat kendaraan bermotor miliknya terpakir di halaman rumah.
“Hal yang krusial, sekarang kami tidak bisa membawa bahan bakar Pertalite lagi dari Kalimantan Barat. Dikarenakan, minyak itu subsidi, dan ini juga sangat salah secara aturan,” ungkap Ngabalin kemarin.
Ngabalin mengungkapkan, bahwa sekira 3 ribuan kendaraan jenis sepeda motor sudah mulai tidak bergerak.
“Ya, karena tidak ada bahan bakar. Nasib kami yang tinggal di pulau terpencil ini sangat sedih,” ujarnya.
Ngabalin mengaku, sebagai seorang Camat, dirinya harus peduli soal kesulitan masyarakatnya.
“Saya tentu harus mengadukan hal ini kepada Pemerintah Kabupaten Bintan, yakni melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan Asy Syukri. Mudah-mudahan ada solusinya,” kata Ngabalin.
Menurutnya lagi, pihaknya juga sudah berusaha, agar di Kecamatan Tambelan dibangun Pertamina Mini.
“Pihak penyedia juga sudah menyiapkan lahan, namun proses izin belum keluar dari pusat,” ujar Ngabalin.
Menanggapi soal sulitnya Pertalite di Kecamatan Tambelan, Ketua Ikatan Keluarga Tambelan (IKT) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Atmadinata mengatakan, untuk kebutuhan Pertalite di Kecamatan Tambelan, didatangkan dari Kota Singkawang, Provinsi Kalbar, dan merupakan Pertalite subsidi.
“Ini sebenarnya, masyarakat Tambelan tidak berhak atas Pertalite subsidi dari Kalimantan, karena Tambelan memang secara geografis dekat dengan Kalbar, tetapi secara admintratif, berada dalam wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri. Tetapi, kebutuhan Pertalite untuk Tambelan mengambil kuota dari Singkawang,” jelas Atmadinata.
Menurut Atmadinata, sebenarnya orang-orang Tambelan paham dan takut untuk berbuat demikian, namun, jika tidak seperti itu (bawa Pertalite subsidi dari Singkawang) kebutuhan pertalite di Tambelan tidak tersedia.
“Seharusnya, seluruh kebutuhan Pertalite untuk Tambelan, menggunakan kuota dari Kabupaten Bintan. Tetapi mungkin, karena transportasi untuk angkutan bahan bakar ini tidak ada, maka sangat sedikit didatangkan dari Bintan,” kata Atmadinata.
Ia juga menyayangkan sikap dari Pemerintah Kabupaten Bintan, pasalnya, kata Atmadinata, kabupaten yang punya wilayah tidak begitu serius memberi pelayanan dalam hal mencukupkan kebutuhan bahan bakar bagi masyarakatnya yang berada di pulau terjauh.
“Mudah-mudahan dengan kasus ini, Pemerintah Kabupaten Bintan yang merasa memiliki Kecamatan Tambelan tidak menyepelekan aspek ini,” kata Atmadinata. (rdm)
