BATAM (HK) – Setiap hujan turun dengan lebat selalu terjadi banjir di sejumlah titik di jalan raya, di kawasan perumahan, dan kawasan pelabuhan, di Kota Batam, meskipun sudah ada saluran air berupa drainase disisi badan jalan.
Sehingga, menjadi perhatian serius oleh Tokoh Masyarakat (Tomas), Anggota DPRD, hingga pekerja di pelabuhan.
Kali ini hujan yang mengguyur kota Batam sejak pagi menyebabkan beberapa ruas jalan di kota Batam mengalami kebanjiran. Dan tak ayal, banjir tersebut mengakibatkan kemacetan parah di sejumlah titik jalan kota Batam. Termasuk di sejumlah kawasan perumahan warga.
Curah hujan yang tinggi dan angin yang kuat membuat sejumlah jalan protokol dan pemukiman terendam banjir.
Drainase yang ada, tidak lagi mampu menampung volume air hingga akhirnya air meluap masuk ke ruas jalan. Termasuk di dalam kawasan Pelabuhan Makobar, Batuampar, Batam, sehingga aktivitas pelabuhan terhenti.
Pantauan Haluan Kepri pada sejumlah jalan protokol di Tiban, Batam Center, Bengkong, Batuampar, Batuaji serta Sei Beduk dan wilayah Kelurahan Batu Besar, tidak luput terdampak banjir. Banjir itu lantas mengakibatkan kemacetan parah di sejumlah jalan protokol tersebut, dan aktivitas masyarakat pun tersendat.
Sementara itu di sejumlah kawasan perumahan masyarakat, warga terus berjuang untuk menyelamatkan barang barang berharganya karena rumah rumah mereka terendam banjir hingga 1, 5 meter.
Terkait hal itu, Ketua komisi lll DPRD kota Batam, Muhammad Rudi, ST, pun marah atas kinerja pemerintah kota (Pemko), Batam yang dinilai tidak pernah tuntas menangani masalah banjir tersebut.
Diungkapkannya, peristiwa ini, bukan hanya kali ini terjadi. Setiap tahun masyarakat selalu mengeluh. Ketika musim hujan, ucap Rudi, datang banjir dari aliran drainase yang meluap hingga ke ruas jalan.
“Ini ketidakmampuan Pemko dalam mengambil langkah pencegahan dan penanggulangan, Sehingga, hal ini tidak bisa dijadikan alasan,” tegas Rudi.
“Sangat tidak masuk akal, kalau masalah banjir tidak bisa diselesaikan. Ini bisa diselesaikan kalau pemerintah serius,” kata Sekretaris Fraksi DPRD Batam, Partai Gerindra Kota Batam.
Banjir tak hanya terjadi di ruas jalan, papar Rudi, bahkan luapan air juga menembus rumah rumah warga. Bahkan, ungkapnya, sejumlah rumah warga terpendam banjir dengan kondisi yang parah, hingga ketinggian mencapai 1,5 meter lebih.
Banjir juga melanda pemukiman warga di Tembesi Tower, dengan Air setinggi 2 meter menerobos rumah warga. Banyak warga terpaksa harus mengosongkan rumah dan dievakuasi ke tempat yang aman.
Sehingga Ini menjadi catatan banjir paling parah dalam beberapa tahun belakangan. Rudi meminta agar pemerintah benar-benar serius menyikapi solusi untuk penanganan banjir ini.
Lantaran itu, Rudi pun sesalkan pembangunan jalan yang lebar tidak dibarengi dengan perencanaan drainase yang matang. Padahal, tegas Anggota DPRD Batam ini, selama ini keluhan masyarakat ketika silaturahmi bersama walikota Batam lebih banyak membahas soal banjir.
“ Selama ini, yang lebih aktif dalam menyelesaikan banjir justru warga, yang tinggal di lokasi yang kerap dilanda baniir. Warga kerap berinisiatif untuk berkumpul dan bermusyawarah bersama Ketua RT, ataupun dengan RW untuk mengatasi banjir. Tapi, kita tahu solusinya bukan di Pak RT karena dia tidak punya kewenangan untuk tentukan kebijakan,” tegas Rudi.
Sementara itu, Anto, seorang pekerja di Pelabuhan Makobar, Batuampar, Batam, mengatakan bahwa, akibat terjadinya banjir di kawasan pelabuhan kargo tersebut aktivitas pelabuhan terhenti.
“Benar bang, akibat terjadinya banjir di kawasan pelabuhan kargo Pelabuhan Makobar, Batuampar, aktivitas pelabuhan terhenti. Bahkan, ada kontainer yang jatuh saat dinaikkan ke atas trailer,” kata Anto.
Saya pun heran, imbuhnya, kok bisa bisanya pelabuhan yang berkelas internasional ini kebanjiran. “Namun kalau dilihat secara umum, penyebab utamanya adalah, karena saluran drainase yang kecil dan mampet. Maka, hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah. Terutama, dalam menggunakan anggaran APBD yang besar,” pungkasnya.
Senada dalam menaggapi banjirnya Kota Batam ini, seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Pemko Batam dan Kepala BP Batam, telah gagal dalam menggunakan anggaran daerah dan pusat, yang begitu besar.
Sehingga, ucapnya, dalam program pembangunan Batam yang sangat strategis ini, hal hal seperti kebanjiran ini seharusnya tidak terjadi.
Karena, ungkapnya, tata kelola pembangunan Batam sudah diatur dan menjadi proyek percontohan, bagi daerah lainnya di Indonesia.
“Kota Batam ini sudah memiliki master plan, untuk pembangunan wilayah yang moderen, sebagaimana negera negara tetangga. Artinya apa, dengan pengelolaan anggaran yang besar, dan master plan yang moderen, maka hal hal seperti kebanjiran dan kemacetan itu tidak terjadi lagi,” paparnya.
Kecuali, imbuhnya, kalau penggunaan anggaran dan pembangunan di Batam ini. “Dilaksanakan oleh orang orang yang tidak memahani, tidak mampu untuk memimpin, maupun hanya memikirkan kekuasaan, dan kepentingan pribadi, serta kelompoknya sja,” tegasnya. (red)
