BATAM (HK) – Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, jika kebijakan penghapusan tenaga honorer jadi diberlakukan oleh pemerintah pusat maka akan menambah angka pengangguran di Kepri.
Saat ini jumlah pegawai non-ASN di Pemerintah Provinsi Kepri sebanyak 7.450 orang yang terdiri dari PTT 1.878 orang, PTK Non-ASN 2.443, Honorer Sekolah 826 orang dan THL 2.303 orang.
Hal tersebut disampaikan oleh Ansar Ahmad saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, Kamis (21/7) di Hotel Marriot Harbour Bay, Kota Batam.
“Bisa dibayangkan jika isu penghapusan tersebut diberlakukan, maka akan menambah angka pengangguran di Provinsi Kepri nantinya. Jika isu ini dilaksanakan, tentunya akan mendongkrak 3 persen angka pengangguran,” kata Ansar Ahmad.
Disebutkan Ansar Ahmad, angka pengangguran saat ini dikisaran 5,4 persen. Sehingga Diprediksikan angka pengangguran di tahun-tahun mendatang bisa mencapai 9 juta orang. Dan tentunya akan menganggu percepatan pertumbuhan ekonomi baik di nasional maupun di daerah,” ucap Ansar.
Selain itu kata Ansar, pada tahun 2024 juga akan menggelar Pemilu serentak. Tentunya, akan dibutuhkan tenaga-tenaga profesional dan handal di bidangnya, khususnya di Pemerintahan.
“Pemilu ini juga seharusnya jadi pertimbangan. Jadi, kami dari Provinsi Kepri mendorong agar Pemerintah Pusat bisa mempertimbangkan kembali penghapusan tersebut,” terangnya.
Oleh karenanya, BKN mengajak seluruh Pengelola Kepegawaian Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah menerapkan Digital Governance secara masif sebagai basis pelayanan birokrasi. Beberapa isu yang menarik pun mencuat dalam Rakornas tersebut. (dam)
