BATAM (HK) – Komisi I DPRD Batam kecewa, karena pengelola Apartemen Indah Puri Sekupang tak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait terkait konflik penghuni Apartemen Indah Puri dengan pengelola, PT Guthrie Jaya Indah Island Resort, Rabu (19/1).
Dalam RDP tersebut, Komisi I DPRD Batam mengundang pihak PT. Kapital Inti Graha dan PT. Guthrie Jaya Indah Island Resort untuk dimintai penjelasan terkait masalah pembongkaran apartemen tersebut. Namun, dalam rapat tersebut tidak ada satu pun dari perwakilan pengelola Apartemen yang hadir.
Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto mengatakan, padahal Komisi I DPRD Kota Batam telah mengirimkan surat ke pihak perusahaan tersebut. Namun, undangan tersebut tak diindahkan atau tak dihadiri. Komisi I DPRD Batam akan menjadwalkan kembali untuk RDPD tersebut.
“Kita sudah sepakat di sini kehadiran kita harus cari solusi tapi jika tidak ada ketidakhadiran disalah satu pihak bagaimana kita mau kasih solusi, kami juga mengundang perusahaan tersebut namun tidak ada yang hadir, namun kita positive thinking mungkin mereka tidak tau ada rapat atau tidak” ujar Budi.
“Ketidakhadiran dari pihak perusahaan, kami sangat kecewa, karena agenda yang disampaikan dalam bentuk undangan ke perusahaan seolah-olah dianggap suatu hal tidak penting, karena yang kita tau yang disampaikan Komisi I bagian dari surat hukum. Jika kita sampaikan hari ini hasilnya juga tidak akan maksimal nantinya,” kesalnya.
Anggota Komisi I, Safari Ramadhan mengatakan, ketidakhadiran pengelola Apartemen Indah Puri, ini tidak bisa mencari solusi, dan meminta kepada sekretariat menanyakan apa alasan mereka tidak hadir.
Sebab, peserta rapat yang hadir semua satu frekuensi, pada penjadwalan berikutnya meminta pihak pengelola wajib hadir. “Memang, kita harus berpikiran positif. Namun, mestinya ada alasan, ke depan mereka wajib hadir,” tegas Safari.
Senada dengan pimpinan RDP, kuasa hukum penghuni Apartemen Indah Puri, Roby H Batubara, menyayangkan ketidakhadiran pihak pengelola apartemen di rapat ini. Namun, dia menyarankan agar RDP dilanjutkan, supaya pimpinan rapat berserta anggota Komisi l lainnya bisa mendengarkan, seperti apa kronologisnya kejadian di Apartemen Indah Puri, mulai dari tahap perjanjian pembelian hingga terjadi pembongkaran seperti saat sekarang ini.
Selain mengungkapkan kekecewaan terhadap PT Guthrie Jaya Indah Island Resort (pengelola) atas ketidakhadirannya, beberapa perwakilan penghuni apartemen juga mempertanyakan, tindakan pengelola apartemen yang melakukan pembongkaran paksa, disaat yang bersamaan hadir beberapa pihak keamanan, namun tidak ada pencegahan atau sedikit pembelaan kepada warga yang mengalami tindakan penggusuran paksa dari tempat tinggal mereka.
“Kami sebenarnya kecewa mereka tidak datang, akan tetapi kami juga minta rapat ini tetap dilanjutkan, agar para anggota dewan bisa mendengar langsung apa yang kami alami, hingaa saat ini apartemen sudah rata dengan tanah,” kata para penghuni apartemen.
Ketua LSM Soltan, Yanto menyampaikan, surat yang dilayangkan Komisi I ke pihak pengelola apartemen, merupakan surat resmi, artinya pihak apartemen seolah-olah tidak mengindahkan surat undangan itu.
Ia pun mempertanyakan, seperti apa langkah Komisi I apabila nanti RDP dijadwalkan ulang dan ternyata pihak pengelola tetap juga tidak hadir. “Semua juga kecewa sore ini, namun kami ingin tau seperti apa nanti langkah Komisi I, bila pihak pengelola tetap tidak hadir dalam RDP selanjutnya,” ungkapnya. (cw01/btd)
