TANJUNGPINANG (HK) – Mahasiswa meminta Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, segera angkat kaki dari Kepulauan Riau ( Kepri), dalam aksi unjuk rasa yang digelar di kantor BRK Syariah, Jalan Teuku Umar, Kota Tanjungpinang, Kamis (14/11/2024) siang.
Dimana, Mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut, tergabung dalam Gerakan Aksi Mahasiswa (GAM) Kepri, maupun Mahasiswa Melayu Raya.
Dalam aksi itu Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kepri, Adiya Prama Rivaldi menyampaikan, sejumlah tuntutan kepada pihak BRK Syariah. Ia menuturkan, pihaknya meminta tranparansi penggunaan dana CSR, serta mendukung program mahasiswa.
Kemudian mahasiswa menuntut perbaikan program perencanaan dana CSR, menekankan akuntabilitas berkelanjutan CSR bagi kepentingan publik terutama untuk mahasiswa di Kepri sebagai generasi mendatang.
Selanjutnya pengalokasian dana CSR untuk pendidikan, keterlibatan mahasiswa dalam penggunaan dana CSR sesuai kebutuhan pendidikan. “Kami meminta pihak independen melakukan evaluasi penggunaan dana CSR tepat sasaran,” ucap dia.
Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, imbuhnya, mahasiswa meminta BRK Syariah, segera angkat kaki dari Kepri sebagai wujud protes dari aksi unjuk rasa ini.
Lalu, pihaknya juga meminta Pemerintah Provinsi Kepri untuk melepaskan kemitraan dari BRK Syariah dan mengganti dengan bank pemerintah atau bank lainnya.
Ia juga meminta Gubernur Kepri untuk membuat bank yang dikelola sendiri melalui BUMD demi berkelanjutan hidup dan menyejahterakan masyarakat Kepri.
“Kami berharap ada perubahan nyata yang dilakukan oleh pimpinan BRK Syahriah. Semoga harapan kami sebagai mahasiswa dapat dimengerti dan dimaklumi,” harapnya.
Namun jika tuntutan itu tidak dipenuhi, pihaknya akan menggelar aksi bahkan sampau berjilid-jilid. “Kami memberikan waktu 7 kali 24 jam. Kalau tak jawaban kami pastikan ada jilid-jilid aksi yang lebih besar dari ini,” kata Adiya.
Sementara itu Credit Review BRK Syariah, Tengku Akhyar menyebut, pihaknya akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke pimpinannya. “Saya akan sampaikan ke pimpinan kita dengan adanya aksi hari ini,” ucap Tengku.
Ia juga mengaku tidak mengetahui besaran dana CSR BRK Syariah. Alasannya karena tidak mengelola penggunaan dana CSR BRK Syariah. “Kebetulan, bukan bidang saya. Nanti saya sampaikan ke pimpinan,” katanya.
Mahasiswa Geruduk Kantor BRK Syariah Tanjungpinang
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aksi Mahasiswa (GAM) Kepulauan Riau (Kepri), Melayu Raya, dan Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kepri, menilai, BRK Syariah tidak transparan dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), terutama beasiswa kepada mahasiswa.
Bima, salah satu mahasiswa meminta kepada pihak BRK Syariah untuk angkat kaki saat menyampaikan orasinya. Ia mengatakan, mahasiswa mengajukan beasiswa dan ditolak hingga tidak diindahkan oleh Direksi BRK Syariah. “Kami (mahasiswa) meminta dan mengajukan beasiswa. Tapi, yang diajukan tidak diindahkan dan ditolak mentah-mentah,” ungkapnya.
Dengan mengenakan kaus hitam dan membentangkan spanduk bertuliskan “Gabungan Aksi Mahasiswa Kepri Meminta Bank Riau Angkat Kaki, sebagai bukti kekecewaan mereka terhadap bank yang berpusat di Provinsi Riau itu.
Sementara itu, Adiya, koordinator lapangan unjuk rasa, menegaskan, meminta, agar dana CSR BRK Syariah dikelola dengan terbuka dan tepat sasaran. “Kami meminta BRK Syariah terbuka dan transparan terhadap dana CSR yang selama ini tidak jelas alokasinya,” ujarnya.
Menurut Adi sapaan akrabnya Ketua JPKP Kepri itu, mahasiswa di Kepri tidak pernah merasakan manfaat dana CSR tersebut, dalam bentuk beasiswa atau pelatihan. “Ada sekitar Rp5 miliar dana pendidikan dari CSR. Tapi, hingga kini, kami mahasiswa di Kepri, belum pernah merasakannya,” sebutnya.
Di lokasi yang sama, salah satu perwakilan mahasiswa, Bimantara Putra, menyebutkan, bahwa permohonan beasiswa yang diajukan mereka, belum mendapat tanggapan dari pihak BRK Syariah.
“BRK Syariah telah menunjukkan sikap yang tidak peduli pada kebutuhan mahasiswa di Kepri. Kami mengajukan beasiswa, tapi ditolak tanpa alasan jelas,” ungkapnya, saat orasi.
Mahasiswa juga menuntut agar BRK Syariah “Angkat Kaki” atau pindah dari Kepri, jika tidak mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya mahasiswa.
Mereka juga meminta, Pemerintah Daerah (Pemda) Kepri, untuk mempertimbangkan pembentukan bank daerah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya, yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.
Terkait isu transparansi dalam pengelolaan dana CSR menjadi sorotan utama dalam aksi ini. Dimana mahasiswa menilai BRK Syariah lebih mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Aksi berlangsung kondusif di bawah pengamanan ketat pihak kepolisian. Pihak BRK Syariah belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan mahasiswa itu. (dgt)
