TANJUNGPINANG (HK) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau telah menetapkan sejumlah langkah strategis dalam upaya menekan laju inflasi pertanian dan perdagangan. Berikut penjelasan Gubernur Kepri tentang langkah strategis tersebut.
Sejumlah langkah dimaksud di antaranya berupa pemantauan secara rutin sekaligus melaksanakan pengawasan. Langkah ini dilaksanakan untuk memastikan harga tetap stabil.
“Kami (Pemprov Kepri) tentu harus memastikan agar pelaku usaha perdagangan tidak menaikkan harga secara tidak wajar. Kita tentu tidak menginginkan adanya penimbunan barang oleh spekulan,” kata Gubernur Kepri H Ansar Ahmad SE MM di Tanjungpinang, Sabtu (23/3/2024).
Selain itu, lanjut Ansar Ahmad, Pemprov Kepri melalui Sistem Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah menyediakan aplikasi berisi informasi terkait harga pokok harian. Informasi harga pokok harian ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pelaku usaha.
“Harga bahan pokok harian berdasarkan hasil pengawasan yang kemudian diunggah secara berkala melalui website. Ini agar harga bahan pokok harian dapat terkendali,” terangnya.
Langkah strategis selanjutnya, lanjut Gubernur Kepri, adalah dengan melaksanakan pembahasan bersama pelaku usaha dan distributor (business matching) secara virtual yang digelar secara rutin. Demikian pula halnya kerja sama antardaerah, komunikasi terkait ekspektasi inflasi di masyarakat.
“Kita juga terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kesiapan moda angkutan laut dan udara dalam menyambut hari libur nasional dan hari besar keagamaan,” jelasnya.
Bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemprov Kepri menghadirkan cold storage komoditi cabai dengan kapasitas 7,5 ton dengan masa simpan bahan pangan hingga 3 bulan.
Upaya penyediaan bahan pangan di Provinsi Kepri disebut Ansar Ahmad juga terus digiatkan. Upaya dimaksud di antaranya dengan memberikan bantuan pertanian berupa traktor, bibit pupuk, sarana tranportasi, penyediaan lahan pertanian dan MoU bersama Kabupaten/Kota terkait Swasembada pertanian dan program pemaksimalan keuangan desa untuk pertanian.
“Program-program kolaborasi oleh TPID Provinsi Kepri sampai saat ini menjadi acuan yang terus dievaluasi terhadap program yang akan dilaksanakan kedepannya. Sehingga inflasi dapat tetap stabil sesuai dengan harapan,” jelas Ansar.
Yang tak kalah penting, dalam rangka menekan inflasi pertanian dan pangan, Pemprov Kepri rutin menggelar pasar murah dan gerakan pangan murah. Pada tahun 2023, Pemprov Kepri bersama TPID setidaknya 63 kali menggelar pasar murah.
Pasar murah dilaksanakan sebanyak 36 kali di Kota Batam, 12 kali di Kota Tanjungpinang, 1 kali di Kabupaten Natuna, 2 kali di Kabupaten Lingga, serta masing-masing 4 kali di Kabupaten Bintan, Karimun dan Kepulauan Anambas.
Sedangkan gerakan pangan murah dilaksanakan sebanyak 44 kali di tahun 2023 lalu. Sebanyak 7 kali di tingkat Provinsi Kepri, 4 kali di Kota Tanjungpinang, 24 kali di Kabupaten Bintan, masing-masing 2 kali di Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kepulauan Anambas, serta 3 kali di Kabupaten Natuna. Pada tahun 2023, Pemprov Kepri telah meluncurkan Gerakan Nasional Inflasi Pangan (GNIP).
“Kita juga telah melakukan penjajakan kerja sama antar daerah (KAD) intra Kepri,” tambahnya.
KAD Intra Kepri dilaksanakan antara Karimun dan Tanjungpinang, serta derha lain di Indonesia. Yakni dengan Lombok, Bukittinggi (Sumbar), Kediri, Blitar, dan Lampung.
“KAD ini dilaksanakan untuk memperoleh pasukan cabai merah dan telur ayam ras dengan melibatkan distributor dan petani di Kepri,” ujarnya. (eza)
