TANJUNGPINANG (HK) – Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan klarifikasi atas beberapa pemberitaan dan informasi yang menjelaskan bahwa inflasi di Tanjungpinang mulai tak terkendali berikut dengan permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Berdasarkan data BPS, inflasi di Tanjungpinang pada bulan Januari 2024 berada di angka 0,37 persen yang berada diatas rata-rata nasional. Warning BPS terkait inflasi tersebut memang telah disikapi secara serius oleh Pemko Tanjungpinang melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung oleh Sekda Kota Tanjungpinang,”kata Kadiskominfo Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto,ST, Kamis (7/3/2024).
Menurut Teguh, gejolak inflasi menjelang bulan suci Ramadhan dan Lebaran memang lumrah terjadi tidak hanya di Tanjungpinang namun juga di daerah lain. Ditambah lagi, Tanjungpinang bukanlah daerah penghasil komoditi utama penyumbang inflasi.
“Pada rentang September hingga ke Desember 2023, tercatat angka inflasi di Tanjungpinang selalu terkendali bahkan pada bulan Desember 2023 berdasarkan data BPS, Kota Tanjungpinang menempati urutan 15 terendah secara nasional dari 90 Kota IHK,”jelasnya.
Dikatakan, berbagai langkah dan upaya Pemko Tanjungpinang dalam pengendalian Inflasi juga telah dilakukan diantaranya dengan menggelar Operasi Pasar, Gerakan Pangan Murah, pemberian subsidi transportasi untuk distributor barang pokok dan juga dengan selalu mengecek stok beras yang ada di gudang Bulog.
Untuk menjawab permasalahan kemiskinan di Tanjungpinang, Teguh memaparkan bahwa berdasarkan data survey sosial ekonomi yang dilakukan oleh BPS, angka kemiskinan di Tanjungpinang telah mengalami penurunan dari 9,85% pada tahun 2022 menjadi 7,95 % pada tahun 2023.
“Sementara itu, terkait penanganan stunting di Tanjungpinang juga telah dilakukan berbagai langkah kebijakan melalui Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting (TPPS),” ungkapnya.
Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan lanjut Teguh, dengan melakukan monitoring di setiap puskesmas dan posyandu terhadap ibu hamil dan juga memberikan bantuan khususnya untuk asupan nutrisi dan gizi. Berbagai pihak seperti TP PKK Kota Tanjungpinang juga bersinergi dalam melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini agar angka stunting dapat diminimalisir.
Upaya pengendalian Stunting di Tanjungpinang juga dalam kategori aman sesuai dengan data dari tahun 2022 berada di 18 persen menjadi 15,7 persen pada tahun 2023. Dari 18 kelurahan yang ada di Tanjungpinang, sudah 2 kelurahan yang masuk dalam kategori Zero Stunting.
“Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan memang sangat memprioritaskan permasalahan inflasi, stunting dan kemiskinan di Tanjungpinang,”ungkapnya
Disampaikan, Pemko Tanjungpinang juga telah menggelontorkan dana sebesar Rp.17,5 Milyar melalui Dana Insentif Daerah yang telah disalurkan untuk penanganan rehab rumah tidak layak huni.
“Program padat karya untuk pengendalian banjir, subsidi distribusi dan banyak program lainnya untuk mengintervensi pengendalian harga bahan pokok,”pungkasnya. (r/nel)
