TANJUNGPINANG (HK) – Pemerintah Kota (Pemko), Tanjungpinang (TPI), kembali menegaskan komitmennya dalam pengendalian inflasi melalui partisipasi aktif pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Rakor tersebut berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Kantor Walikota Tanjungpinang, Senin (11/11/2024) siang.
Dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), Kemendagri, Tomsi Tohir, rapat ini turut menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS), yang memaparkan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga pada minggu pertama November 2024.
Berdasarkan data BPS, inflasi tahun kalender hingga November 2024 tercatat sebesar 0,8% setelah mengalami deflasi selama lima bulan sebelumnya.
Tomsi Tohir menekankan bahwa, pentingnya bagi kepala daerah untuk menganalisis penyebab kenaikan indeks perkembangan harga (IPH), di wilayahnya.
Menurutnya, Sekjen Kemendagri, perbedaan kenaikan harga antar wilayah harus dipahami dengan baik agar langkah intervensi yang tepat dapat diterapkan.
“Kepala daerah harus memahami akar masalah tersebut, baik itu terkait distribusi, peningkatan permintaan musiman, atau kendala pasokan. Analisis ini penting agar langkah-langkah intervensi yang diambil efektif,” ujar Tomsi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat siap mendukung pengendalian inflasi melalui kebijakan strategis, tetapi inisiatif daerah sangat krusial.
“Kami akan terus mendukung melalui kebijakan yang ada, namun peran daerah sangat penting untuk menahan laju kenaikan harga dan menjaga stabilitas ekonomi,” tambahnya.
Badan Pangan Nasional (BPN), juga turut menyampaikan strategi dalam mendukung pengendalian inflasi nasional, yang disampaikan oleh Direktur Ketahanan Pangan BPN, Dr. I Gusti Ketut Astawa.
Ia menjelaskan bahwa, BPN telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan pasokan yang memadai, terutama pada komoditas pangan yang rentan mengalami kenaikan harga.
“Kami di Badan Pangan Nasional fokus pada penguatan distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah yang mengalami defisit. Ini bertujuan untuk menekan potensi kenaikan harga akibat keterbatasan pasokan,” ungkap Dr. Astawa.
Ia juga menyatakan bahwa BPN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan cadangan pangan dan melakukan intervensi harga melalui operasi pasar bila diperlukan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemko Tanjungpinang, Hamerudin, menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi.
“Pemerintah Kota Tanjungpinang secara aktif memantau harga dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi komoditas berjalan lancar. Kami berkomitmen mendukung program pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi,” ungkap Hamerudin.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemko Tanjungpinang siap mengambil langkah konkret menghadapi tantangan inflasi ke depan, antara lain melalui operasi pasar, penyediaan subsidi, dan penguatan distribusi komoditas di daerah. (eza)
