BATAM (HK) – Puluhan pengurus dan anggota ormas DPC Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kota Batam mendatangi kantor Badan Kesbangpol Kota Batam untuk meminta klarifikasi pernyataan ketua PBB DPC Kota Batam terkait dana yang akan cair sebesar 500 juta Selasa (28/3).
Pasalnya, dalam pengajuan proposal kepada Kesbangpol Kota Batam tersebut terindikasi adanya manipulasi data yang dilakukan oleh Ketua DPC PBB Kota Batam dan tidak transparan kepada jajaran pengurus lainnya.
“Tujuan kami datang ke Kesbangpol ini untuk mengklarifikasi terkait adanya pernyataan dari ketua DPC PBB Kota Batam bahwa akan ada pencairan dana hibah dari Kesbangpol Kota Batam sebanyak Rp500 juta dan Rp250 juta di Kesbagpol Kepri,” kata Sekretaris DPC PBB Kota Batam, Donald E Sirait.
Dikatakan Donald, jika memang benar ada pencairan dana untuk DPC PBB Kota Batam tersebut maka pihaknya meminta Kesbangpol Kota Batam untuk memendingnya terlebih dahulu, sampai permasalahan di tubuh PBB DPC Kota Batam selesai.
“Saat ini lagi ada gejolak dan kekisruhan di tubuh DPC PBB Kota Batam. Bahkan ada rapat yang isinya pergantian pengurus inti yaitu sekretaris DPC kota Batam secara sepihak yang alasannya tidak masuk akal,” ucap Donald.
Dijelaskannya, selain itu dalam pengajuan proposal kepada Kesbangpol tersebut juga ada yang menyalahi aturan, sebab proposalnya ditanda tangani oleh Sekretaris lama yang sudah tidak aktif lagi dan bahkan sudah mengundurkan diri.
Padahal seharusnya karena Sekretaris lama sudah mengundurkan diri maka proposal itu ditanda tangani oleh wakil sekretaris yang masih aktif.
“Sekretaris lama itu sudah mengundurkan diri beberapa bulan sebelum diajukannya proposal ke Kesbangpol. Ini ada yang aneh dan membingungkan kami,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Komandan Provos DPC PBB Kota Batam, M Tarigan Girsang menyampaikan persmasalahan di internal DPC PBB sudah panjang, mulai dari LPJ pelantikan, masalah KTA yang belum selesai hingga ada pengeluaran anggota secara arogan oleh ketua.
Bahkan jika ada yang memprotes kebijakannya maka akan langsung dikeluarkan secara semena-mena, dan juga akan dilakukannya rapat pleno untuk pemecatan sekretaris.
Sementara Kartu Tanda Anggota (KTA) masih banyak anggota yang belum dapat dan sebagian juga belum ada dapat seragam PBB.
“Ini kan arogan namanya, permasalahan PBB DPC Kota Batam ini sudah dinyatakan oleh ketua umum pusat diambil alih oleh DPP. Bagaimana pula dia bisa rapat untuk mengambil keputusan secara sepihak, sementara permasalahan sudah diambil alih oleh DPP,” tegasnya.
Ditambahkannya, sebab pihaknya melakukan klarifikasi terkait adanya isu pencairan dana hibah tersebut karena pihaknya takut nantinya dana hibah itu pergi kemana-mana dan tidak sesuai peruntukkannya.
“Maka dari itu kami mendatangi Kesbangpol untuk melakukan klarifikasi. Pejabat dari Kesabngpol Kota Batam juga sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan berani mencairkan terkait dana hibah tersebut sebelum permasalahan di DPC PBB selesai,” tuturnya.
Sekretaris Srikandi DPC PBB Kota Batam, Ir. Joice Hutabarat mengatakan, pihaknya ingin ketua PBB DPC Kota Batam segera diganti agar roda organisasi PBB Kota Batam berjalan sesuai aturan yang ada layaknya sebuah organisasi.
“Ketua itu sangat arogan dan tidak ada menunjukan jiwa kepemimpinannya untuk mempersatukan anggotanya. Dia sangat arogan dan egois tidak cocok jadi pemimpin, apalagi organisasi sosial ini. Besar harapan kami agar DPP segera mengambil sikap yang baik dan tepat untuk DPC PBB Kota Batam,” harapnya.
Sementara itu, Dian selaku Kabid Bidang Sosial Budaya dan Ormas Kesabangpol Kota Batam yang menyambut kedatangan para pengurus DPC PBB tersebut menyampaikan, untuk tahun 2023 ini belum ada notifikasi untuk pencairan dana hibah tersebut.
“Kami belum ada merilis untuk dana hibah untuk tahun 2023 ini, baik untuk ormas, paguyuban dan OKP. Karena saat ini masih sedang penghitungan pasnya berapa dana hibah tersebut akan diberikan,” ucap Dian.
Salain itu katanya, kewajiban dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan itu bisa dilaksanakan setelah urusan wajib pemerintah terpenuhi, seperti urusan untuk kesehatan dan pendidikan.
“Jadi untuk tahun 2023 ini kami belum ada menotifiaksi satupun untuk pencairan, kami juga belum ada menghubungi satupun dari yang sudah mengajukan proposal pada tahun 2022 untuk tahun 2023 ini,” imbuhnya. (dam)
