NATUNA (HK) – Pemerintah Diraja Malaysia dan Pemerintah RI telah berkali-kali ketiban masalah di perairan antara Natuna dengan Malasysia.
Problem yang sudah berkali-kali terjadi yaitu berupa masalah pelanggaran batas wilayah. Pelanggaran ini kerap terjadi akibat tindakan masyarkat, terutama sekali nelayan kedua negara.
Terakhir pada tahun 2024 ini terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan Natuna dan diproses secara hukum oleh Mahkamah Malaysia, meskipun Mahkamah Malaysia memutuskan bebas terhadap delapan nelayan Natuna tersebut.
Pada setiap persoalan yang sama Pemerintah Repubik Indonesia selalu aktif memberikan advokasi hukum dan diplomasi antar negara untuk menyelesaikan perkara warga negaranya yang di tangani oleh negara jiran itu.
Dan secara kebetulan Pemerintah RI dalam perkara nelayan ini juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam segmen penjemputan nelayan yang diputus bebas oleh Mahkamah Malaysia itu.
Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda yang ditugaskan langsung ke Kuching, Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur untuk menjemput nelayan itu mengatakan, pada saat itu Pemerintah Malaysia menyatakan ketrtarikannya untuk mengubah persoalan serupa yang kerap terjadi untuk menjadi solusi yang memiliki arti.
“Jadi mereka tertarik untuk menjalin muhibah dan kerjasama yang mengandung berkah,” kata Wabup Rodhial di Kantor DPRD Natuna. Senin (12/08/2024).
Salah satu pertimbangannya adalah tradisi turun temurun antara warga Natuna dan warga Serawak Malaysia. Kedua warga negara tersebut sejak dahulu kala telah menjalin transaksi jual beli dan menjalin hubungan kekeluargaan melalui hubungan pernikahan.
“Terus kemaren pada saat kita menggelar parade jetski di Serasan, Malaysia semakin menunjukkam ketertarikanya untuk membina kerjasama antara Malaysia dengan Natuna,” sambung Wabup Rodhial.
Adapun mengenai klausul kerjasama menurut Wabup Rodhial akan ditindaklanjuti melalui aturan dan prosedur yang berlaku di kedua belah pihak.
“Itu nanti akan dimulai dengan pembicaraan G to G yang kemudian teknisnya akan kita gondok bersama dengan Malaysia. Saat ini kita sedang menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Malaysia, mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar,” pungkasnya. (fat)
