BATAM (HK) – Anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli optimis pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa meraih satu fraksi penuh di DPRD Kota Batam.
Untuk meraih terget tersebut, berbagai persiapan terus dilakukan untuk menyambut pesta demokrasi pada 2024 mendatang, bahkan persiapan itu tidak hanya untuk di Kota Batam saja, namun juga di setiap kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
“Kita terus melakukan pembenahan-pembenahan disegala sisi dan gerakan-gerakan pemenangan mesin politik untuk para Caleg kita yang akan bertarung pada Pileg nantinya,” kata Fadli, Kamis (26/10/2023).
Dikatakan Fadli, saat ini dia yang juga sebagai Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PPP Provinsi Kepri pada Pemilu 2024 nanti mempunyai target di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Kepri.
“Untuk di DPRD Kepri ditargetkan minimal bisa meraih 2 kursi, DPRD Batam satu fraksi, begitu juga dengan Kabupaten dan Kota lainnya kita targetkan harus dapat kursi, seperti di Karimun dan Bintan,” ujarnya anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam tersebut.
Disebutkannya, untuk pengutan menyambut pemilu 2024 pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi, diantaranya mengumpulkan para Caleg per dapil dengan pengurus PAC masing-masing agar berjalan beriringan semuanya dengan tim pemenangannya.
“Ini semuanya sekarang terus berjalan. Saya optimis PPP nanti bisa lebih banyak meraih kursi di DPRD dari periode saat ini, apalagi dengan telah bergabungnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dengan PPP,” ujarnya.
Dikatakannya, pada Pileg 2024 nanti kembali maju di DPRD Kota Batam dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sagulung, karena masih banyak persoalan dan keluhan masyarakat yang harus dia selesaikan.
Saat ini persoalan yang sering diadukan warga padanya di komisi 1 DPRD Kota Batam yang paling banyak adalah masalah lahan yang tumpang tindih.
“Masalah lahan ini sering terjadi dan kita dapat aduan ke komisi 1 oleh masyarakat banyak, bahkan banyak juga developer-developer yang nakal, dimana banyak aset-aset developer yang belum diserahkan kepada Pemko Batam,” ujarnya.
Selain itu lanjutnya, juga ada permasalahan-permasalahan di RT dan RW dalam hal pemilihan karena politik praktis. Padahal sesuai aturan RT dan RW itu tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh membuat keberpihakan yang membuat kelompok yang lain tidak senang.
“Jangan pula ada RT yang menghalang-halangi para Caleg yang ingin maju Pemilu bersilaturahmi dengan masyarakat di persulit dan untuk calon tertentu diakomodir dengan mulus,” ungkapnya. (dam)
