TANJUNGPINANG (HK) — Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) di Pemerintah Kota Tanjungpinang, Rabu (28/2/2024).
Rombongan Komisi IX DPR RI tiba di Bandara RHF Tanjungpinang pukul 11:00 WIB menggunakan pesawat Batik Air dari Jakarta.
Setibanya di Tanjungpinang, Rombongan Komisi IX DPR RI ini disambut Pj Walikota Tanjungpinang Hasan beserta OPD Tanjungpinang.
Selain Komisi IX DPR RI, juga terdapat Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan RI, Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan , Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan RI
Plt Direktur Advokat dan hubungan antar lembaga BKKBN RI, Kepala Pusat Data dan Informasi BP2MI Pusat, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau dan Deputi Sekretariat Badan BPJS Ketenagakerjaan.
Dilanjutkan rapat kerja oleh Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr Hj Kurniasih Mufidayati mengapresiasi peningkatan angka harapan hidup serta penurunan angka Stunting dari 18 ke 15 persen.
“Tahun ini kita menargetkan secara nasional 14 persen, mudah-mudahan bisa meng endors untuk target nasional ke 14 persen karena tinggal sedikit lagi mencapai target nasional,” jelasnya.
Pada rapat tersebut juga membahas terkait sarana peralatan fasyankes kebutuhan rumah sakit yang harus dilengkapi. Karena ia terus mendorong supaya mendapat DAK (Dana Alokasi Khusus) yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan alat rumah sakit.
“Karena kami ikut bertanggungjawab terhadap pemenuhan semua kebutuhan alat kesehatan di rumah sakit khususnya di kota kota kecil,” kata Kurniasih.
Sementara itu Pj Walikota Tanjungpinang Hasan menyampaikan Komisi IX DPR RI membidangi kesehatan dan tenaga kerja PMI (Pekerja Migran Indonesia).
“Secara geografis Tanjungpinang sebagai daerah kepulauan tentu kita terkendala keberadaan APBD kita tidak terlalu besar, kita berharap dari Komisi IX DPR RI usulan Alkes kita semoga bisa tercover,” ungkap Hasan.
Berbicara mengenai kesehatan, Hasan menyebutkan pihaknya berkomitmen untuk BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan bagi pekerja rentan, THL, Nelayan, RT RW telah tercover Pemerintah.
Sementara itu Pj Walikota Tanjungpinang Hasan menyampaikan Komisi IX DPR RI membidangi kesehatan dan tenaga kerja PMI (Pekerja Migran Indonesia).
“Secara geografis Tanjungpinang sebagai daerah kepulauan tentu kita terkendala keberadaan APBD kita tidak terlalu besar, kita berharap dari Komisi IX DPR RI usulan Alkes kita semoga bisa tercover,” ungkap Hasan.
Berbicara mengenai kesehatan, Hasan menyebutkan pihaknya berkomitmen untuk BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan bagi pekerja rentan, THL, Nelayan, RT RW telah tercover Pemerintah.
“Dengan tercover ini tapi itu ditanggung APBD, dengan kemampuan APBD kita kuncinya bagaimana meningkatkan PAD,” jelasnya.
Terkait Alkes yang disampaikan Komisi IX DPR RI, Hasan melanjutkan ingin melakukan komunikasi yang bagus dengan pihak Kementerian Kesehatan sehingga rumah sakit maupun pelayanan kesehatan dapat tercover dengan Alat kesehatan.
“Memang pada APBD kita sudah ada beberapa penambahan namun hanya diperuntukkan bagi penyakit tertentu, mudah-mudahan dengan kunjungan Komisi IX DPR RI ini agar mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi,” katanya.
Artis cantik yang juga Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti atau sering di sapa KD ini menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang yang belum optimal.
Krisdayanti mengharapkan PAD Tanjungpinang bisa dioptimalkan agar masyarakat Tanjungpinang jauh lebih sejahtera kedepannya.
“Semoga pemerintah Kota Tanjungpinang dapat mengoptimalkan supaya masyarakatnya jauh lebih sejahtera,” jelas KD sapaan akrabnya usai raker.
Selain PAD, Krisdayanti juga menyampaikan capaian peningkatan kualitas kesehatan serta ketenagakerjaan menjadi perhatian Komisi IX DPR RI.
Ia juga menekankan perlu adanya Balai Latihan Kerja untuk menghasilkan generasi muda yang tangguh dalam melatih skill mereka.
“Karena Balai latihan kerja inikan otomatis menjadi laboratorium anak muda kita untuk melatih skil dan siap menjadi pekerja tangguh,” kata KD.
Mengenai kesehatan di Tanjungpinang, KD telah mendengarkan keluhan dari Dinas Kesehatan terkait ruang rawat inap standar serta pengg QRIS yang kini sedang diupayakan sehingga masih sulit untuk diimplementasikan.
“Karena otomatis ruang rawat yang tadinya tempat tidur isi enam harus dioptimalkan menjadi empat sehingga mereka masih kurang tempat agar bisa mengoptimalkan standar kelas rawat tersebut,” katanya.
KD berharap dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan Komisi IX DPR RI dapat mendorong Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat mengoptimalkan kesehatan.
“Tentunya dalam setiap kunker, kami selalu membawa dalam kerja kami langsung sampaikan kepada Kementerian dan lembaga terkait tentang apa yang menjadi konsern dalam rapat tadi,” ujarnya. (spd/eza)
