NATUNA (HK) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan kunjungan ke Natuna guna menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama Pemerintah Kabupaten Natuna di Kantor Bupati Natuna, Rabu (8/4/2026).
Selain itu KPK juga diagendakan melakukan peninjauan sejumlah proyek strategis yang tersebar di wilayah Kabupaten Natuna.
Rapat ini digawangi oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo dari sisi KPK dan Bupati Natuna, Cen Sui Lan dari sisi Pemerintah Kabupaten Natuna.
Pada rapat itu, Bupati Cen memaparkan kekayaan dan potensi sumberdaya alam Natuna yang terkandung di laut, darat dan udara.
Dipaparkannya juga tentang bantuan yang berupa program kegiatan pemerintah pusat yang sudah banyak menyasar dan tersebar di Kabupaten Natuna.
“Tapi yang kami tidak dapatkan adalah kewenangan, Pak Dir. Kami punya laut 99 persen, darat gak nyampe 2 persen, kami tidak ada kewenangan di sana. Pertambangan sama juga, kami gak punya kuasa, Pak Dir,” ungkapnya.
Menurut Bupati Cen, dalam upaya memajukan daerah, Kabupaten Natuna bukan hanya memerlukan bantuan infrastruktur dan bantuan-bantuan dari pusat, setelah itu persoalan dinyatakan selesai begitu saja.
“Tapi hari ini harus ada diskresi dan kewenangan kepada kami agar daerah juga dapat menambah pendapatan dari kekayaan alamnya sendiri,” paparnya dengan tegas.
Ia lantas menilai pemerintah pusat tidak pernah memberikan perhatian lebih terhadap perekonomian masyarakat yang berada di daerah terdepan.
“Bagaimana masyarakat saya ini bisa hidup dan ekonominya bertambah, itu yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah pusat. Pusat tidak pernah memikirkan pertumbuhan ekonomi kami di pulau terdepan. Kalau di sini di Ranai mungkin Pak Dir bisa lihat infrastruktur sudah bagus-bagus itu karena di sini ada pertahanan dan lainnya, tapi coba kalau saya ajak Pak Dir ke Pulau-pulau keadaannya tidak seperti ini,” tegasnya lagi.
Selain itu, Bupati Cen juga memasttikan tidak ada tindakan korupsi pada rentang tahun 2025 dan 2026 di Natuna lantaran keadaan anggaran daerah yang begitu parah sehingga tidak memungkinkan untuk dikorupsi.
“Kalau berbicara korupsi, duit aja gak ada, apa yang mau dikorupsi, Pak Dir. Tahun kemarin saya harus menyelesaikan hutang daerah Rp.190 miliar dan tidak ada duitnya, menunggu apa, menunggu transfer pusat. Dan alhamdulillah dibantu dengan efisiensi oleh DPRD akhirnya tidak ada pengerjaan apapun di tahun 2025, tidak ada pekerjaan satupun untuk DPRD karena mereka mengerti. Dan akhirnya saya dapat membayar Rp.160 miliar. Kemudian Rp.30 miliar saya gak sanggup selesaikan, menunggu apa, dana transfer dari pusat untuk pembayaran DBH kami dan sampai hari ini tidak ada, Pak Dir,” bebernya.
Dengan begitu ia mengaku sulit sekali untuk berkegiatan dan menggerakkan pertumbuhan di Natuna karena lemahnya kewenangan dan keadaan anggaran.
“Jadi kami biaya makan – minum ini aja sikit-sikit kami sisa-sisakan untuk bayar kontraktor dan lain-lain. Kemarin datang Bappenas, Bappenas angkat tangan saya. Gak ngerti lagi apa yang harus kami lakukan,” sesalnya.
Bukan hanya itu, Bupati Cen juga menegaskan, pemerintah Kabupaten Natuna bukannya tidak mau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tapi ia terkendala dengan kewenangan, regulasi dan hal-hal yang tidak mendukung.
“Ini masih Bagus, Pak Dir kami tidak meningkatkan PBB kita, udah begitu aja udah didemo. Kalau saya tingkatkan lagi KPK tegur kepada saya,” tukasnya.
Kemudian ia juga menyampaikan mengenai kerjasama dengan Forkopimda. Pemkab Natuna telah menjalin kerjasama yang sangat solid. Terbukti pada penanganan Karhutla yang telah memakan lahan seluas 500 hektar. Forkopimda dan Pemkab Natuna selalu menjadi yang terdepan dalam upaya penanganan Karhutla.
Bahkan BNPB membantu pengerahan sebuah platform pesawat water bombing ke Natuna untuk memadamkan api.
“Tapi kan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perlu satu program out of the box, perlu intervensi pusat. Siapa yang mau investasi ditempat kami, gak ada Pak Dir. Kami sudah berupaya keras mendatangkan investor tapi tak ada yang mau,” ungkapnya.
Terakhir, Bupati Cen memaparkan kondisi anggaran Pemkab Natuna di tahun 2026 yang juga dinyatakannya masih dalam keadaan yang sulit.
“Terus mengenai anggaran kami tahun ini yang sekitar Rp.400 miliar itu. Semuanya kami pakai makan minum, membangun, bayar TPP dan semua-semuanya, Pak Dir. Tunjangan PPPK kami tidak mampu bayar karena anggarannya tidak ada, serba susah Pak Dir. Jadi Itu aja dulu Pak Dir, nanti kalau saya lama-lama bosan juga nunggunya,” tutup Bupati Cen
Mendengar keluhan Bupati Cen itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo mengaku kesal dengan kondisi yang dialami Natuna.
“Terus terang ya Bapak – ibu. Saya geregetan saja melihat daerah yang kaya sumberdaya alam tapi tidak maju-maju. Ini kan artinya ada yang salah ya,” ungkapnya.
Ia kemudian dengan tegas menyatakan bahwa kunjungan KPK ke Natuna memang untuk mewujudkan Natuna sebagai gerbang utara Nusantara yang maju, sejahtera dan Anti Korupsi.
Dengan begitu, Brigjen Yudha mengajak Bupati Cen dan jajarannya untuk memajukan Natuna dengan cara mengatasi kendala yang telah dipaparkan Bupati Natuna diatas.
“Itu tadi Bu Bupati mengatakan keluhannya tidak memiliki kewenangan. Kalau ini KPK bisa bantu, kan kita tinggal mohon kepada yang berkuasa untuk ada diskresi itu tadi. Lha kan cuma menyangkut regulasi bukan kitab suci,” tegasnya.
Ia meyakinkan bahwa, KPK sudah punya banyak pengalaman dalam upaya mendorong terjadinya perubahan regulasi dan bahkan juga undang-undang kearah yang lebih baik untuk kemajuan bangsa dan negara.
“Mengubah regulasi itu gampang, yang sulit itu mengubah undang-undang. Kami biasa melakukan itu dari dulu,” tuturnya.
Brigjen Yudha juga menggugah keberanian Pemerintah Kabupaten Natuna untuk berupaya mencapai diskresi yang selama ini dibutuhkan oleh daerah dengan upaya-upaya yang lebih jitu.
“Ayo Bapak-Ibu bersurat ke pusat, tembuskan ke KPK. Saya yakin ini bisa, wong faktanya ada kok. Itu pasti bisa,,” tegasnya.
Terakhir ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Natuna yang dinilainya memiliki semangat yang tinggi untuk memajukan Natuna.
“Beliau ini semangat sekali, cuma kita tidak cukup dengan semangat, kita perlu ide – ide kreatif dan perlu pemikiran out of the box seperti yang diakatakan ibu tadi. Dan intinya KPK siap membantu sesuai dengan kewenangan kami untuk Natuna maju dan sejahtera,” tutupnya. (fat).
