LINGGA (HK) – Sejumlah kontraktor lokal di Kabupaten Lingga mulai angkat suara. Mereka menuntut kejelasan pembayaran pekerjaan tahun anggaran 2025 yang hingga kini belum juga direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga.
Kondisi ini disebut-sebut dipicu defisit anggaran daerah di Bunda Tanah Melayu. Namun, janji Wakil Bupati Lingga, Novrizal, yang menyebut pembayaran akan dilakukan pada akhir April 2026, kini mulai dipertanyakan.
“Saat aksi Aliansi Pemuda Lingga di DPRD awal April lalu, Wabup menyampaikan pembayaran akan dilakukan akhir bulan ini. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Jangan sampai ini hanya pencitraan untuk mencari panggung,” ujar Ridwan, salah seorang kontraktor, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, keterlambatan pembayaran tersebut menjadi beban berat bagi kontraktor lokal. Untuk menyelesaikan proyek, mereka terpaksa meminjam dana dari pihak ketiga dengan bunga tinggi, mencapai 10 hingga 15 persen per bulan.
“Belum lagi harus bayar gaji pekerja. Sekarang kami dikejar-kejar untuk melunasi pinjaman. Jangankan untung, balik modal saja tidak bisa. Ini seperti membunuh kami secara perlahan,” ungkapnya.
Ia menilai, kondisi ini mencerminkan buruknya tata kelola keuangan daerah. Padahal, sebagai pelaku usaha lokal yang menggantungkan hidup dari proyek pemerintah, mereka hanya meminta haknya dipenuhi tepat waktu.
“Kami sudah menunaikan kewajiban, tapi hak kami diabaikan. Ini bukan sekadar soal uang, tapi keadilan dan kelangsungan usaha,” tegasnya.
Di sisi lain, beredar informasi bahwa pembayaran tunda bayar tersebut kemungkinan baru akan direalisasikan setelah pengesahan APBD Perubahan 2026. Hal ini semakin memperkuat keraguan kontraktor terhadap pernyataan sebelumnya.
“Sebagai pejabat publik, Wakil Bupati harus bertanggung jawab atas ucapannya. Apalagi beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PU, seharusnya paham kondisi kami,” tambahnya.
Keluhan serupa disampaikan kontraktor lainnya, Riyadi. Ia mengaku terus mendapat tekanan dari pihak kreditur, termasuk dari perbankan dan koperasi.
“Tagihan dari bank seperti BRI dan koperasi datang terus. Sementara kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak juga terdampak. Tahun ajaran baru sudah dekat, tapi biaya sekolah belum tersedia,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Wakil Bupati Lingga, Novrizal, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan. Pesan singkat melalui WhatsApp juga belum direspon. (tir)
