PEKANBARU (HK) – Komitmen Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus ditunjukkan melalui berbagai langkah strategis.
Salah satu inisiatif terbaru adalah penambahan pagu subsidi sebesar Rp400 juta melalui Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), yang ditargetkan mampu menjangkau 100 nasabah hingga akhir Desember 2024.
Langkah ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan BRK Syariah terkait layanan perbankan serta pembiayaan UMKM dengan subsidi margin. Acara berlangsung di Ruang Sharia Digital Center, Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Riau, Senin (16/12).
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pimpinan BRK Syariah, antara lain Direktur Dana dan Jasa MA Suharto, Direktur Pembiayaan Helwin Yunus, serta Direktur Operasional Said Syamsuri. Turut hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Riki Rionaldi, dan Kepala BKAD Venny Meitaria.
Dalam sambutannya, Ansar menegaskan bahwa program pembiayaan tanpa margin ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kepri untuk memastikan UMKM tetap berkembang bahkan naik kelas, terutama pasca-pandemi Covid-19.
Program yang telah berjalan selama tiga tahun ini memungkinkan pelaku UMKM mengakses pembiayaan hingga Rp40 juta (sebelumnya maksimal Rp20 juta) tanpa dikenakan margin, karena subsidi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
“Program ini tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga disertai pembinaan oleh BRK Syariah dan OPD terkait. Dengan animo masyarakat yang sangat tinggi, kami memutuskan untuk meningkatkan pagu subsidi agar lebih banyak UMKM yang bisa mendapatkan manfaat,” ujar Ansar.
Selain itu, Ansar menyoroti upaya Pemprov Kepri dalam mendukung ekspor produk UMKM. Salah satunya dengan menyediakan alat sterilisasi bakteri senilai Rp1,6 miliar untuk meningkatkan daya tahan produk UMKM. Langkah ini telah membantu produk UMKM di Batam, seperti makanan kaleng, bertahan hingga lebih dari satu tahun, memungkinkan mereka menembus pasar internasional, termasuk ke Singapura, Johor, Turki, dan negara lainnya.
“Batam saat ini menjadi pilot project karena merupakan kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas ekspor nol pajak. Ke depan, kami akan memperluas program sterilisasi ini ke daerah lain di Kepri,” tambah Ansar.
Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, MA Suharto, menjelaskan bahwa sejak 2021, pihaknya telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp30,4 miliar kepada pelaku UMKM di Kepri. Dengan tambahan subsidi sebesar Rp400 juta yang baru saja disepakati, estimasi pembiayaan hingga Desember 2024 dapat mencapai Rp3,8 miliar untuk 100 nasabah baru.
“Penambahan subsidi ini tentu menjadi kabar baik bagi pelaku UMKM. Kami berharap, melalui kolaborasi ini, UMKM di Kepri semakin maju dan berdaya saing,” ungkap Suharto.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri, Riki Rionaldi, menambahkan bahwa Sejak 2021, lebih dari 1.398 pelaku UMKM telah menerima manfaat dari program ini. Program ini juga didukung dengan pelatihan, pendampingan, dan capacity building bagi pelaku UMKM di seluruh kabupaten/kota.
Juga ada rencana intervensi untuk 3.600 pelaku UMKM pada 2025 melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp13,5 miliar yang didukung oleh Kementerian UMKM.
“Melalui berbagai upaya ini, kami berharap UMKM di Kepri tidak hanya naik kelas, tetapi juga memiliki orientasi ekspor yang lebih kuat. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan,” tutup Riki.
Program pembiayaan tanpa margin dan dukungan ekspor ini menunjukkan sinergi yang kuat antara Pemprov Kepri, BRK Syariah, dan pelaku UMKM untuk mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berdaya saing global. (r/eza)
