BATAM (HK) — Kinerja terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Kepri, hingga akhir Maret 2024 mencapai hasil yang optimal.
Dimana, dari sisi Pendapatan APBN, telah tercatat Pendapatan Negara sebesar Rp2.847,02 miliar, tumbuh positif sebesar 20,15% (yoy), sebagaimana disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepulauan Riau (Kakanwil DJPb Kepri), Indra Soeparjanto pada Konferensi Pers APBN KiTa Kepri pada Periode 31 Maret 2024 bersama Kemenkeu Satu Regional Kepri di Tanjungpinang, Selasa (23/4/2024).
Hadir pada Konferensi Pers ini Kepala Kanwil DJPb Kepri, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepri, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumatera Barat, dan Kepri, Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) BC Tipe B Batam, dan Local Expert Mitra Kerja Kanwil DJPb Kepri.
Sebagaimana diketahui, atas Penerimaan Perpajakan, tentu menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan. yaitu sebesar Rp2.217,51 miliar atau sebesar 77,88% dari total Pendapatan Negara, dan tumbuh 4,93% (yoy).
Kepala Kanwil DJP, Kepri Imanul Hakim menerangkan hasil penerimaan tersebut didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik, aktivitas produksi dan konsumsi yang terjaga, serta transaksi domestik yang stabil dan berkelanjutan, khususnya pada Kelompok Lapangan Usaha (KLU) Industri Pengolahan.
“Untuk penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar, mengalami kontraksi pada Maret 2024. Ini akibat dampak dari penurunan harga komoditas dan kebijakan tarif ditengah aktivitas ekonomi,” kata Imanul Hakim.
Kemudian, paparnya, untuk penerimaan Cukai juga mengalami peningkatan yang disebabkan meningkatnya permohonan pemesanan pita cukai (CK-1), serta Hasil Tembakau jenis REL pada bulan Maret 2024.
Termasuk, ujarnya, Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga pada 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp629,51 miliar, mengalami peningkatan sebesar 49,22% (yoy).
“Dan hasil penerimaan inipun didominasi oleh Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dan ditopang pula dengan adanya kenaikan yang sangat signifikan pada PNBP Lainnya. Hal ini disebabkan adanya aktivitas penerimaan dari bea lelang dan piutang negara yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam,” sebut Kakanwil DJP ini.
Diterangkannya, dari sisi Belanja APBN, total Belanja telah terealisasikan sebesar Rp3.459,78 miliar atau 19,68% dari total pagu dan mampu tumbuh sebesar 22,8 persen (yoy).
Selanjutnya ada Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasikan, sebesar Rp1.953,35 miliar (24,29% dari Pagu), tumbuh 6,49% (yoy). Lalu, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.506,43 miliar atau 15,79% dari total pagu.
“Pertumbuhan belanja inipun disebabkan oleh realisasi Belanja Barang, dan Belanja Modal, serta Belanja Pegawai yang lebih tinggi pada tahun 2023. Dari sisi nominal realisasi, Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) didominasi oleh Belanja Pegawai dan dari sisi pertumbuhan Belanja K/L dipengaruhi oleh Belanja Modal dan Bansos yang sejalan dengan HKBN Idul Fitri di Bulan Maret 2024,” sebut Imanul.
Selanjutnya, lonjakan Belanja Pemerintah Pusat yang besar pada awal tahun 2024, antara lainnya, dipengaruhi oleh belanja dalam rangka pentahapan Pemilu 2024 pada satker KPU dan Bawaslu yang juga tumbuh hingga 11x lipat (yoy).
“Peningkatan Belanja APBN berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperkuat stimulus aktivitas ekonomi lokal, salah satunya dengan Belanja Pegawai yang pada bulan Maret 2024 terealisasikan sebesar Rp573,67 miliar,” ungkapnya.
Sehingga, terangnya, Kinerja APBN Kepri yang positif menjadi modal kita menjalani tahun 2024, dengan baik dan sebagaimana mestinya
Untuk itu, tegasnya, terhadap kesehatan dan kredibilitas APBN, dalam #APBNKita, juga akan terus kita jaga bersama dan dikelola dengan penuh kehati-hatian, supaya terus mampu melindungi kesejahteraan masyarakat.
“Yakni melalui perekonomian Kepri yang terjaga dari berbagai guncangan,” tukas Kakanwil DJP Kepri. (r/Nov).
