JAKARTA (HK) – Kementerian Keuangan menjelaskan cara melunasi utang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun yang akan dihadapi pemerintah pusat pada awal pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tahun depan.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kemenkeu, Riko Amir, menegaskan bahwa semua utang jatuh tempo harus dilunasi tanpa negosiasi pembayaran secara bertahap. Pemerintah akan menggunakan strategi refinancing, yakni dengan mencari pinjaman baru berbunga lebih rendah.
“Kita masih mampu membayar defisit APBN plus utang jatuh tempo melalui prinsip refinancing,” ujar Riko dalam acara media gathering di Serang, Banten, Jumat (27/9/2024) kemarin.
Refinancing akan dilakukan dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Investor akan mempertimbangkan credit rating Indonesia sebelum membeli kembali SBN yang jatuh tempo. Hal ini memastikan bahwa utang bisa diperpanjang dengan lancar.
Untuk menarik minat investor, stabilitas ekonomi menjadi kunci. Pemerintah rutin memberikan informasi kepada investor global untuk menjaga kepercayaan terhadap obligasi Indonesia.
“Investor mengapresiasi transparansi ini dan tetap berinvestasi di bond Indonesia,” jelas Riko.
Total utang jatuh tempo Rp800 triliun terdiri dari Rp705,5 triliun SBN dan Rp94,83 triliun pinjaman. Ini berarti Prabowo harus menghadapi beban utang besar di awal masa jabatannya.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, selama persepsi positif terhadap APBN, ekonomi, dan politik Indonesia terjaga, utang tersebut tidak menjadi masalah besar.
“Itu bukan masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi, dan politik tetap stabil,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI.
Sumber: CNN Inonesia
