TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad akan melantik Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri, Hasan sebagai Penjabat (Pj) Walikota Tanjungpinang hari ini, Kamis (21/9/2023).
Ansar mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pj Walikota Tanjungpinang direncanakan berlangsung di Gedung Daerah Kota Tanjungpinang.
“Sudah turun, Pj Walikota akan dilantik pada hari Kamis,” kata Ansar, kemarin.
Ansar mengatakan, saat ini ia belum menujukkan sosok yang akan mengisi kekosongan Kepala Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kepri tersebut.
“Nanti kita lihat, kan dia bisa merangkap,” ujarnya.
Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kemendagri RI tertanggal 7 September 2023, Hasan Kadis Kominfo Kepri ditetapkan sebagai Pj Walikota Tanjungpinang.
Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang yakni Rahma dan Endang Abdullah akan berakhir pada 21 September
Kepala Dinas Kominfo Pemprov Kepri Hasan akan dilantik Penjabat (Pj) Walikota Tanjungpinang, Kamis (21/9) di Gedung Daerah. Putra kelahiran Tanjungpinang ini, sama sekali tidak ada pikiran, hingga karirnya bisa menjadi Pj Walikota.
Hasan menjadi pejabat nomor satu di Pemko Tanjungpinang terbilang lama. Karena, Pilkada atau Pemilihan Walikota Tanjungpinang baru akan digelar 27 November 2024 atau pilkada serentak seluruh tanah air.
Jabatan Pj Walikota sama dengan jabatan Walikota definifif. Hak dan kewajibannya sama dengan walikota hasil pilkada. Bisa menganti sekda dan menganti kepala dinas.
Pemilihan Pj Walikota Tanjungpinang tidak rumit karena sebelumnya,
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengirim 3 usulan nama Pj Walikota Tanjungpinang ke Kemendagri.
Tiga nama itu di antaranya Kadispora Kepri, M. Ikhsan. Kemudian Kadiskominfo Kepri, Hasan dan Kepala ULP Kepri, Azwandi.
Kemudian, usulan Gubernur dan Ketua DPRD Tanjungpinang, nama Hasan dua-duanya masuk, jadi Kemendagri tidak sulit menentukan siapa yang layak memimpin Tanjungpinang.
Hasan saat ditemui Selasa (19/9/2023), mengaku setelah dilantik, dia mendapatkan tugas dari pemerintah pusat (Kemendagri).
Diantaranya, menjalankan roda pemerintahan daerah dengan baik, seperti yang sudah berjalan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sesuai kebijakan bersama.
Lalu, tugas kedua adalah mengawal pemilihan Presiden, pileg dan pilkada agar berjalan dengan baik. Pesta demokrasi yang disejalankan serentak, meskipun bulannya berbeda harus berjalan dengan baik.
Hasan mendapatkan tugas, boleh tidak ringan. Karena, sebagai Pj Walikota harus menjaga supaya pesta demokrasi berjalan damai dan sukses.
Hasan juga mengaku, dirinya tidak pernah bermimpi menjadi Pj Walikota, sebagai umat Islam ia bersyukur, karena rezeki, mau dan jodoh sudah sudah diatur.
Sebagai anak keturunan Tionghoa (ayahnya) ibunya orang Jawa (Kerawang) lahir di Tanjungpinang, hingga tamat SMA dan melanjutkan Kuliah Universitas Riau (Unri), tak pernah berpikir hingga dirinya bisa menjadi Pj Walikota.
Sedangkan orang tuanya, pernah berjualan kelontongan di Tanjungpinang, menjual sayur mayur di Tanjungpinang. Atau jualan sayur sayuran. Saat pelantikan nanti, tante dan pamannya, ada dari Jakarta, Singapura akan hadir.
Hasan juga menceritakan, saat kuliah saat itu, jurusan yang diambilnya, pun berbeda dengan anak-anak Tionghoa lainnya, yang umumnya diajarkan cara berbisnis.
Hasan mengambil jurusan ilmu pemerintahan, sedangkan temannya anak-anak Tionghoa pada umumnya mengambil jurusan ekonomi. Diajarkan bagaimana berbisnis dengan baik. Tapi, ia justru mengambil jurusan ilmu pemerintahan yang berbeda dengan teman-temannya.
“Setelah tamat kuliah di Unri, kira-kira nganggur 8 bulan, bantu orang tua jualan, kemudian ikut tes CPNS di Pemkab Bintan, dan lulus hingga sekarang menjadi abdi negara,” kenang Hasan.
Sambungnya, amanah yang sudah diberikan oleh Kemendagri, akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Koordinasi dengan beberapa Kepala OPD atau kepala dinas di Pemko Tanjungpinang, sudah terjalin selama ini dengan baik. Sudah banyak jabatan pernah dijabatnya.Diantarany, pernah jadi lurah,camat, Kabag hingga Kabag protokoler pemkab Bintan.
Jadi, tak ada persoalan dengan kepala OPD di Pemko. Semalam ini, sebagai abdi negara, koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota di Kepri berjalan dengan baik. (eza/kts)
