TANJUNGPINANG (HK) — Fraksi-fraksi di DPRD Kepri menyampaikan pandangan umum (Pandum) atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (FP4GNPN).
Adapun wakil atau juru bicara bicara dari setiap Fraksi yang membacakan Pemandangan Umum atas Ranperda tersebut yakni Lis Darmansyah (PDI-Perjuangan), Mustamin Bakri (Golkar), Wahyu Wahyudi (PKS), Khazalik (Nasdem).
Mustamin Bakri sebagai wakil dari Fraksi Golkar menyampaikan, pandum terkait Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.
“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, terdapat 3 Provinsi di Indonesia yang saat ini belum memiliki Perda FP4GNPN, termasuk salah satunya adalah Provinsi Kepri, oleh karena itu harus menjadi perhatian kita semua, agar proses pembahasan sampai dengan pengesahan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun,dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” ucap Mustamin Bakri.
Pada Bab X pasal 18 ayat (2) bahwa pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan pada badan. Badan yang dimaksud dalam Ranperda ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Menurut Fraksi PKS, hal ini perlu ditinjau kembali. Karena dengan ketentuan ayat (2) ini secara otomatis semua pelaksanaan fasilitasi penanggarannya berada di satu badan.
“Padahal dalam pelaksanaan fasilitasi baik dalam bentuk kegiatan, atau pemenuhan sarana dan prasarana dapat dianggarkan pada perangkat daerah lain, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait,” jelasnya.
Dalam Paripurna ini Wahyu Wahyudi sebagai Wakil dari Fraksi PKS juga turut menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.
“Fraksi PKS mengapresiasi dan mendukung upaya-upaya perencanaan dan pembahasan Ranperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (FP4GNPN) sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif narkotika,” tutur Wahyu.
Dalam Pandangan Umumnya Fraksi PKS juga menilai pentingnya melibatkan publik secara luas.
“Dalam Pembahasan Ranperda ini Fraksi PKS menilai pentingnya melibatkan publik secara luas serta mendorong dan mendukung Pemerintah Daerah untuk terus melakukan monitoring, evaluasi secara berkala yang hasilnya ke depan diinformasikan kepada publik secara luas sehingga kita semua bisa bersama untuk menekan angka kasus Narkotika yang ada di Kepulauan Riau,” pesannya.
Dalam Paripurna ini menyepakati bahwa seluruh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyetujui dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.
Paripurna ini sendiri beragendakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, SH dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Hj. Marlin Agustina, dan masing-masing Kepala Perangkat/Wakil dari OPD Provinsi Kepulauan Riau, serta Instansi Vertikal.
Rapat Paripurna ke-05 Masa Sidang Ke-1 Tahun Anggaran 2024 tersebut berlangsung di Ruang Balairung Wan Seri Beni Pusat Perkantoran Gubernur Provinsi Kepri di Pulau Dompak Tanjungpinang, Kamis (13/3/2024). (Per)
