TANJUNGPINANG (HK) – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin meminta BUP PT. Pelabuhan Kepri melirik bisnis baru di luar bisnis yang ada saat ini.
Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga bisa menyumbang deviden ke pemerintah.
“Direksi dan manajemen BUP itu harus kreatif mencari potensi-potensi usaha baru, jangan berkutat dengan bisnis yang ada saat ini,” katanya, Rabu (18/10/2023).
Politisi PKS itu pun mengusulkan agar Direksi PT. Pelabuhan Kepri mempertimbangkan usaha keagenan kapal internasional. Kemudian, usaha itu bisa juga memegang lisensi pengiriman kargo ke setiap pulau.
“Bisa juga buka usaha keagenan kapal rute Tanjungpinang-Singapura-Malaysia dan usaha kapal barang,” ujarnya.
Anggota DPRD Kepri Dapil Bulang, Galang, Nongsa, dan Sei Beduk itu optimis PT. Pelabuhan Kepri perluasan usaha akan mampu mencapai target deviden yang disepakati bersama Komisi II tahun ini.
Diketahui, dalam rapat kerja antara Komisi II dan OPD penghasil beberapa waktu lalu, PT. Pelabuhan Kepri diberi target deviden Rp120 juta.
“Kita optimis, penambahan bisnis ini akan membantu PT. Pelabuhan Kepri mencapai target yang udah kita sepakati,” imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur PT. Pelabuhan Kepri, Awaludin menyampaikan bahwa pihaknya baru mengelola dua sektor bisnis yaitu kapal dan pelabuhan.
“Khusus pendapatan dari labuh jangkar masih nol, karena kewenangannya belum dilimpahkan dari Kementerian Perhubungan ke Pemprov Kepri,” katanya, Sabtu (14/10/2023) lalu.
Awaluddin menyebut PT. Pelabuhan Kepri sampai sejauh ini baru berhasil menghimpun 20 persen PAD atau sekitar Rp200 juta dari target sekitar Rp1 miliar pada tahun ini.
Pendapatan Itu berasal dari sektor pelayanan kapal angkutan penumpang MV Lintas Kepri yang melayani rute Tanjungpinang-Lingga
Namun, untuk tahun ini kemungkinan terjadi penurunan pendapatan, karena kapal MV Lintas Kepri baru beroperasi sekitar bulan April 2023 setelah sempat mengalami kerusakan.
Kemudian, pendapatan lainnya disumbang dari dua pelabuhan yang menjadi wewenang PT. Pelabuhan Kepri, yaitu Pelabuhan Kuala Riau dan Segara.
Pendapatan kedua pelabuhan itu pun relatif kecil, sebab pelabuhan itu sifatnya masih regional dan tidak dikomersilkan.
Pelabuhan itu membantu pemerintah daerah memperlancar distribusi barang-barang dan kebutuhan pokok masyarakat.
“Kami hanya memungut pendapatan dari jasa keamanan pelabuhan, hingga pelayanan air dan minyak, tapi itu pun bermitra dengan pihak ketiga,” ungkapnya. (eza)
