BATAM (HK) – Dalam rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kepri bersama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pegembangan (Barenlitbang) Kepri, baru-baru ini, Anggota DPRD Kepri Sirajudin Nur menyoroti capaian kinerja Nilai Tukar Nelayan di Kepri tahun 2022 dan 2023.
Nilai Tukar Nelayan adalah alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima, dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Adapun besaran Nilai Tukar Nelayan Kepri Tahun 2022 diketahui sebesar 112,58.
“Dengan topografi wilayah kepulauan dan dengan potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, angka ini menjelaskan masih rendahnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Kepri,” katanya kemarin.
Sirajudin Nur memaparkan beberapa isu strategis bidang perikanan yang ada di Kepri, diantaranya minimnya infrastruktur bidang kelautan dan perikanan yang mendukung berkembangnya industri perikanan, terbatasnya anggaran bidang kelautan dan perikanan (masih dibawah Rp100 milyar) yang bersumber dari APBD dan APBN.
Kemudian, sektor budidaya perikanan yang belum berkembang dan merata, minimnya bantuan peralatan perikanan bagi nelayan dan pembudidaya, akses pasar perikanan, rendahnya pemanfaatan tekhnologi dan fasilitas balai latihan keterampilan khusus nelayan belum tersedia.
Masih rendahnya nilai tukar nelayan di Kepri lanjut dia adalah lebih disebabkan pemerintah daerah belum secara sungguh sungguh menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor unggulan prioritas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah dan masyarakat.
Hal ini juga diantara sebab masih tingginya angka kesenjangan pendapatan antara masyarakat kota dan pesisir.
“Persoalan kita dibidang kelautan dan perikanan di Kepri adalah Pemda belum secara maksimal memanfaatkan kekayaan laut dan bawah laut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi strategis bagi daerah dan masyarakat.
Kita butuh perencanaan yang lebih komperehensif. Karena program pemerintah daerah selama ini belum secara signifikan membawa dampak bagi kesejahteraan nelayan,” ungkapya.
Dikatakan, Pemda di Kepri penting untuk menyusun action plan (rencana aksi) pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan agar Kepri memiliki peta jalan yang jelas dan terarah dalam memanfaatkan dan mengelola potensi kelautan dan perikanan secara maksimal.
“Laut kita kaya potensinya, tapi perencanaan dan komitmen kita yang lemah,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kepri ini. (dtk/eza)
