Diharapkan Agar Tepat Sasaran.
JAKARTA (HK) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong kehadiran digitalisasi bantuan sosial (bansos). Dia menilai, digitalisasi bansos mampu mengatasi kendala bansos yang selama ini sering terjadi.
Kendala antara lain mulai dari proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai, hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Perlu adanya opsi yang memanfaatkan digitalisasi. Misalnya melalui registrasi biometric lewat smartphone (yang tidak memerlukan kartu). Untuk mengatasi kendala di atas diperlukan digitalisasi bansos,” kata Muhadjir dikutip dari website Kemenko PMK, Selasa (12/7/2022).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia ada 204 juta dan 63 persen penduduk Indonesia adalah pengguna telpon seluler.
Muhadjir menilai dengan dukungan penyediaan infrastruktur dan literasi digital, masyarakat Indonesia seharusnya sudah siap menganut program digitalisasi bansos ini.
“Digitalisasi bansos berguna untuk memudahkan akses, memperluas cakupan dan memastikan hak terpenuhi,” katanya.
Muhadjir mengatakan, bansos pada dasarnya telah disalurkan secara non-tunai berdasarkan arahan Presiden No.63 Tahun 2017. Namun, masih terbatas dengan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu untuk program sembako dan PKH.
Selain itu, kata Muhadjir, masih sering terjadi kendala sistem penyaluran bansos non-tunai. Seperti kondisi geografis dan infrastruktur non-tunai belum memadai, masih ditemukan KKS yang tidak dipegang oleh KPM/dititipkan kepada ketua pengurus ataupun pendamping PKH, dan perlu waktu untuk distribusi KKS.
“Kita harus melakukan pendalaman semua sektor karena disitulah kita tahu kelemahan teknis yang sangat penting, karena sebetulnya kesalahan besar berawal dari kesalahan kecil,” ujar Muhadjir. (rpb)
Sumber: republika.co.id
