KARIMUN (HK) – Pasangan calon(Paslon), Bupati dan Wakil Bupati Karimun, nomor urut 03, Bakti Lubis dan Raja Bakhtiar (Bakti-Raja), memaparkan perkiraan kondisi keuangan daerah di Tahun 2024. Khususnya untu Kebupaten Karimun, Provinsi Kepri.
Dalam berkampanye ke masyarakat, Paslon BARA (Bakti-Raja), mengatakan, serta memperkirakan kondisi keuangan daerah itu setidaknya akan mengalami minus hingga Rp142 miliar.
“Kondisi keuangan kita sangat kritis. Bahkan yang wajib kita jalankan saja untuk Tahun 2025 posisi keuangan daerah, diperkirakan mengalami kekurangan sekitar Rp142 miliar,” kata Bakti.
Dalam mengatasi kondisi tersebut, Bakti menegaskan hanya BARA yang memiliki solusi. “Sangat terukur apa visi misi dan programnya. Jadi makanya mohon maaf, kami berani mengklaim, hanya kami yang punya solusi untuk pendapatan daerah dan peningkatan ekonomi,” ujar Bakti.
Disampaikan Bakti, kondisi keuangan daerah di sektor pendapatan asli daerah (PAD), Kabupaten Karimun, meliputi pajak daerah sebesar Rp 305,14 miliar, retribusi daerah Rp 99,85 miliar, BUMD Rp 3,09 miliar, dan lain-lain & PAD sebesar Rp 1,9 miliar. Dengan begitu total PAD sekitar Rp 409,98 miliar.
Lalu, lanjutnya, transfer dana pusat dan provinsi meliputi DBH Rp 101,8 miliar, DAU Rp 483 miliar, DAK Fisik Rp 41 miliar, DAK Nonfisik Rp 150,6 miliar, bagi hasil provinsi Rp 53,8 miliar DID (insentif) Rp 16 miliar dan Dana Desa (DD) Rp 36 miliar. Sehingga totalnya sekitar Rp 804 miliar.
“Maka, untuk pendapatan daerah tercatat Rp 1.213 miliar, dengan silva Rp 60 miliar. Sehingga gambaran total anggaran berjumlah Rp 1.273 miliar,” papar Bakti Lubis.
Diterangkannya, maka dari jumlah tersebut memiliki selisih yang cukup signifikan dari asumsi APBD Karimun tahun 2025, yang tercatat yakni sebesar Rp 1,3 Triliun.
“Dari sisi pengeluaran, dana bebas hanya memiliki kemampuan sebesar Rp 453 miliar. Sementara peruntukan dalam pengeluaran bersifat wajib totalnya mencapai Rp 595 miliar,” paparnya.
Anggaran Rp 595 miliar itu, kata Bakti, diantaranya TPP 1 tahun Rp 195 miliar, utang TPP Rp 45 miliar, utang kegiatan proyek Rp 80 miliar, ADD Rp 56 miliar, honor 1 tahun Rp 132 miliar (Rp 11 miliar per bulan), insentif daerah Rp 14 miliar (upah pungut).
Kemudian IKU OPD Rp 50 miliar (harus mengakomodir 44 OPD), beserta BPJS Rp 23 miliar, ujarnya, dimana tahun 2024, justru banyak yang tidak dibayarkan akibat kondisi keuangan yang tidak cukup.
Dapat disimpulkan, untuk memenuhi pengeluaran yang bersifat wajib saja kondisi keuangan daerah Karimun mengalami minus hingga Rp 142 miliar.
Ditambahkan Bakti, perhitungan tersebut belum termasuk kegiatan teknokrat kepala daerah, serta wakil kepala daerah, pokok pikiran (Pokir), pembangunan DPRD yang diusulkan masyarakat.
Lalu, imbuhnya, juga bantuan instansi vertikal, MUI, LPTQ, BAZNAS, IPHI, LAM, KONI, Pramuka, PMI, KPID, Yayasan Kanker Indonesia, dan sejumlah usulan anggaran kegiatan sosial masyarakat serta operasional OPD.
“Itu belum lagi bantuan instansi vertikal, LPTQ, KONI dan lain-lain. Tidak mungkin kita tidak laksanakan LPTQ dan lain-lainnya itu,” sebut Bakti.
Bahkan ungkapnya, selain itu apabila ada pembiayaan yang bersifat tidak wajib. Yakni, seperti TPP Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga terancam tidak bisa dibayarkan.
Bakti menuturkan, untuk mengatasi permasalah keuangan daerah hanya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan, sebagaimana visi misi dan program kerjanya bersama calon Wakil Bupati Karimun Raja Bakhtiar.
Adapun sektor yang dibidik oleh Paslon BARA adalah peningkatan pendapatan di bidang industri, pertambangan, pariwisata dan pertanian atau agrobisnis. Bakti juga menyebutkan saat ini telah ada investor di bidang-bidang tersebut yang ingin menanamkan investasinya.
“Program kami membentuk empat BUMD yang telah kami tuangkan dalam visi misi kami. Kalau hanya cerita program demi program, keunggulan demi keunggulan tapi tidak ada duitnya itu hanya cerita belaka,” tegasnya. (ulc)
