TANJUNGPINANG (HK) -Beras bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang memuat foto Gubernur mendadak viral di media sosial dan lainnya.
Kehadiran foto tersebut pada kemasan bantuan memunculkan spekulasi tentang adanya dugaan kampanye terselubung menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Isu etika menjadi sorotan utama, di mana masyarakat mempertanyakan apakah penggunaan gambar gubernur pada bantuan publik ini pantas dilakukan. Bantuan yang seharusnya bersifat netral, kini diisukan sebagai upaya halus untuk meningkatkan citra petahana di tengah persaingan politik yang kian memanas.
Tidak hanya menyoroti etika, publik juga mempertanyakan transparansi dalam distribusi bantuan tersebut. Dugaan bahwa bantuan sosial menjadi alat politik menimbulkan keresahan, terlebih karena tidak ada penjelasan resmi dari pihak pemerintah mengenai alasan di balik pemasangan foto gubernur pada kemasan beras.
Kontroversi ini terus berkembang di tengah masyarakat yang kini menanti klarifikasi dari pihak Pemprov Kepri. Apakah penggunaan foto tersebut disengaja atau hanya kebetulan? Pertanyaan ini menggantung dan semakin memperkuat dugaan adanya upaya politisasi bantuan sosial.
Diberitakan sebelumnya salah seorang bakal calon Gubernur Kepri saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Kepri, Ansar Ahmad terlihat membagikan bansos kepada masyarakat Karimun dan kemasan beras tersebut di tempel gambarnya, baru-baru ini.
Hal tersebut dikatakan, Jon Vito Yuna Ketua Bappilu DPC Partai NasDem Karimun.
Ia sangat menyayangkan Ansar Gubernur Kepri juga bakal calon Gubernur Kepri 2024 – 2029 membagikan bansos kepada masyarakat miskin dengan menempel gambarnya.
Menurut dia, hal itu tidak fair kalau petahana secara tidak lansung memanfaatkan bansos untuk kepentingan politiknya.
”Bawaslu diminta ekstra proaktif dilapangan ketika petahana membagikan bansos berupa beras atau bantuan lainya kepada masyarakat seperti yang di lakukan Gubernur di situ sangat jelas ada kampanye terselubung dengan menempel gambarnya untuk menggiring masyarakat yang diberikan bantuan untuk mempolitisasi masyarakat untuk memilihnya. Padahal melakukan penyalahgunaan APBD itu bentuk dari korupsi. Bahkan sebetulnya bisa ditindak oleh APH,” kata Jon.
Seharusnya kata dia, Pilkada disambut dengan riang gembira agar kualitasnya dapat terjaga.
“Karena kita menilai banyak masyarakat memilih calon pimpinan daerah karena faktor uang dan bansos serta hibah untuk memikat hati masyarakat semestinya bansos atau hibah anggaranya dari APBD semestinya tidak dimanfaatkan sebagai ajang kampanye,” katanya.
Terkait dengan hal itu, Tim Percepatan Pembangunan Kepulauan Riau (Kepri) memberikan komentarnya tentang penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad ke sejumlah masyarakat di Kabupaten Karimun.
Salah satu Anggota Tim Percepatan Pembangunan Kepri, Suyono Saeran, menegaskan bahwa bansos yang diserahkan oleh Gubernur Kepri bukan merupakan alat untuk melakukan politisasi.
“Saya ingin menyampaikan bahwa program bansos Pemerintah Provinsi Kepri sudah dianggarkan di APBD sejak tahun 2021, yaitu saat awal masuk jabatan hingga saat ini. Bansos tersebut rutin didistribusikan kepada masyarakat,” ujarnya Sabtu (7/9/2024).
Terhadap penyaluran bansos yang dilakukan di saat momen kampanye pilkada, Suyono secara tegas menyatakan bahwa penyerahannya tidak disertai dengan unsur politisasi.
“Tidak ada unsur politisasi dalam pemberian bansos tersebut. Pak Ansar Ahmad saat menyerahkan bantuan sosial tersebut masih menjabat sebagai Gubernur Kepri yang sah, sehingga tidak akan menimbulkan masalah,” lanjutnya.
Selain itu, Suyono pun menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait penyaluran bansos tersebut.
“Kami sudah melakukan koordinasi dan tidak ada masalah dalam pengiriman bansos itu. Ada pun mengenai isi bansosnya, tidak terdapat unsur ajakan untuk memilih maupun hal-hal yang berkaitan dengan kampanye,” jelasnya.
Diketahui, Ansar Ahmad melakukan kunjungan selama 3 hari ke Karimun untuk menyerahkan berbagai jenis bantuan sosial seperti pembangunan fisik, listrik gratis, bantuan pendidikan, nelayan, UMKM hingga bantuan untuk rumah ibadah dan kelompok majelis taklim yang ada di Karimun. Total keseluruhan bantuan tersebut senilai Rp55 miliar. (krd/eza)
