TANJUNGPINANG (HK) — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin mengatakan, meski ekonomi Provinsi Kepri tumbuh positif, tapi masih ada ketimpangan yang perlu diatasi, seperti halnya distribusi ekonomi yang belum merata.
Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi Komisi II DPRD Kepri dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Kepri di kantor BI Kepri, Batam Center pada Jumat (23/2/2024) kemaren.
“Ketimpangan ekonomi masih menjadi soroton untuk segera diselesaikan. Makanya melalui pertemuan itu, bagaimana mengakselerasi potensi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri kedepannya,” sebutnya.
Sebab pihaknya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kepri cukup baik, tetapi memang di masyarakat masih ada ketimpangan. Artinya, distribusi ekonomi belum merata.
“Ini adalah tantangan, dan kami berharap seluruh stakeholder untuk berupaya mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Kalau dari DPRD kami meminta kepada BI, bahwa memang di masyarakat masih ada ketimpangan-ketimpangan, seperti pertumbuhan ekonomi kalau secara menyeluruh itu baik tetapi memang garis kemiskinan itu masih berada di bawah standar,” katanya.
Sedangkan Anggota Komisi II DPRD Kepri, Asmin Patros menyampaikan, bahwa ia mendukun upaya BI dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM.
“Kami apresiasi atas kerja dan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia terutama di TPID ini. Jadi terus terang Kepri salah satu yang terbaik ya dibandingkan dengan beberapa daerah lain,” ngkap Asmin.
Sementara itu, Kepala BI Kepri, Suryono mengatakan, perkiraan potensi pertumbuhan ekonomi di Kepri pada tahun 2024 mencapai 5 hingga 5,8 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang semakin positif ini mengingat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, mencapai 5,2 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dengan tingkat inflasi terkendali diangka 2,7 persen.
Dikatakan Suryono lagi, pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut didorong oleh konsumsi, industri pengolahan, dan keberhasilan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Melalui operasi pasar, kerja sama antar daerah, subsidi angkut, dan bantuan pemberian pupuk cabe yang dilakukan dalam program GNPIP sehingga inflasi berhasil dikendalikan.
“Jadi banyak kegiatan yang kami lakukan sehingga inflasi kita terkendali di bidang moneter,” kata Suryono.
Kemudian, sistem pembayaran juga menjadi fokus dengan upaya memaksimalkan digitalisasi sistem pembayaran. Semua tujuh kabupaten dan kota di Kepri mencapai tingkat digitalisasi tertinggi, kecuali dua daerah dengan nilai masih rendah seperti Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga.
Pengembangan UMKM juga menjadi sorotan. Melalui kegiatan capacity building, pameran nasional dan internasional, serta rencana festival ekonomi syariah, BI Kepri berkomitmen untuk mendorong UMKM naik kelas dan ekspansi melalui go digital.
“Kami terus mendorong UMKM ini lebih naik kelas lagi kalau bisa go ekspor melalui go digital. Nah jadi sekarang penjualan digital lebih dahsyat kemudian sinergi menjadi hal yang penting,” ucap Suryono. (per).
