TANJUNGPINANG (HK) — Gubernur Kepri Ansar Ansar Ahmad agaknya mengakui target stunting atau kurang asupan gizi di Provinsi Kepri meleset. Paling banter Kepri tahun 2023, stunting menjadi 14,4 persen.
Bukan 13 persen seperti janji dia di depan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin saat ke Pulau Penyengat pada bulan Juni lalu.
Ansar juga curhat, meskipun Kepri berstatus provinsi kaya ikan, namun kasus stunting masih terjadi. Karenanya, dia meminta semua kalangan, termasuk kampus, ikut bahu membahu membantu penurunan angka stunting di Kepri. Dia juga membeberkan capaian penanganan stunting di Bumi Segantang Lada itu.
Tahun 2021, stunting di Kepri sebesar 17,6 persen. Tahun 2022, stunting menjadi 15,4 persen. Tahun 2023, kata Ansar, bakal turun meskipun tak sebesar harapan.
Kabar baiknya, Kepri peringkat ke-4 dari 38 provinsi di Tanah Air, meskipun belum seperti harapan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri di angka 10 persen demi menyukseskan target Presiden Jokowi sebesar 14 persen di akhir tahun 2024.
“Tapi Intruksi Presiden, 2024 kita harus berada di angka di bawah 14 persen. Maka kita harus bekerja keras di akhir tahun 2023 nanti kemungkinan menurunkan 0,8 persen jadi kita harus berada di angka kira-kira 14,4 persen, oleh karena itu di tahun 2024 kita kejar lagi supaya di tahun 2024 akhir kita di bawah angka 14 persen,” kata Ansar (17/12/2023).
Curhat Gubernur Ansar terungkap saat mengisi seminar stunting di Kampus Ibnu Sina, Batam, pada Sabtu (16/12). Sebab, menurutnya, kerja-kerja penanganan stunting melibatkan banyak pihak, seperti diperintahkan Perpres No. 72 Tahun 2021. Kasus stunting sebutnya, juga berpotensi menjadi beban kebijakan bonus demografi.
Kepada KDH di Kepri, dia mengingatkan mereka mengawal persoalan stunting. Dia lantas memuji Pemkab Karimun karena sukses menurunkan angka stunting menjadi 11 persen dari sebelumnya 15 persen.
“Karimun memiliki pengalaman cukup bagus. Insya Allah kita akan belajar ke sana,” janji Ansar.
Kalau merujuk penyaluran dana insentif stunting per September 2023, lewat Wapres Ma’ruf Amin, di Tanah Air baru lima provinsi dinilai sukses menangani stunting.
Di Kepri, hanya Pemko Batam dan Pemkab Natuna mendapatkan dana insentif stunting. Lima kabupaten/kota lainnya, termasuk Karimun dan Pemprov, tidak mendapatkan.
Kepada kampus di Kepri, Gubernur Ansar juga mengapresiasi kepedulian mereka membantu pemerintah menangani stunting.
Kepada mereka, dia juga melontarkan otokritik. Kepri seharusnya tiada kasus stunting, sebab tak kekurangan sumber protein keperluan melawan stunting.
“Seharusnya warga Kepri ini tidak ada yang stunting, karena Kepri ini 96 persen lautan banyak protein nabati dan hewani ikan penghasil terbesar di Kepri, tapi masyarakatnya banyak yang stunting,” kata Ansar.
Di Kepri, BKKBN agaknya belum menjadikan ikan terobosan menangani stunting.
Meski demikian, BKKBN lewat kebijakan “Beras Telur dan Sedekah” juga terhitung sukses mengundang partisipasi pihak ketiga, termasuk swasta. Bahkan, bantun mereka kini menumpuk, antre menunggu penyaluran ke keluarga berisiko stunting di Kepri.
Hadir di acara seminar tersebut, Kepala BKKBN Kepri Rohina, Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang Iwan Iskandar, Rektor Universitas Ibnu Sina Mustaqim Syuaib, dan Satgas Stunting Kepri. (ank/eza)
