TANJUNGPINANG (HK) – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Sirajudin Nur meminta APBD 2024 harus pro orang miskin dan merangsang pertumbuhan ekonomi.
Hal itu ia sampaikan saat membacakan pandangan umum (pandum( Fraksi PKB-PPP dalam sidang paripurna penyampaian Nota Keuangan APBD 2024 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (8/11/2023) kemarin.
Menurutnya, APBD sebagai instrumen politik harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Elemen masyarakat harus dilibatkan dalam penilaian setiap program yang direalisasikan menggunakan APBD.
“Kebijakan politik anggaran haruslah simetris dengan problem nyata, peka gender dan pro kemiskinan serta mampu menekan kesenjangan pendapatan masyarakat,” katanya.
Anggota Komisi IV itu menuturkan, Fraksi PKB-PPP meminta APBD 2024 disusun dengan transparan dan bisa diakses oleh masyarakat.
“Anggaran harus disusun secara transparan dan akuntabel dimana informasi anggaran mampu diakses oleh warga dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Anggota DPRD Kepri dua periode ini.
Sirajudin menambahkan, Pemprov Kepri harus memprioritaskan pembangunan fisik yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, anggaran harus digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
“Diperlukan adanya kehendak politik yang kuat dari kepala daerah untuk mewujudkan anggaran yang pro rakyat,” katanya. (sjt/eza)
