NATUNA (HK) – DPRD Natuna menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Pertamina dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, untuk mempertanyakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang telah digalakkan pemerintah nasional, Senin (14/2/2022), di Ruang Rapat Banggar DPRD Natuna.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, dan diikuti sejumlah anggota Komisi II yang meliputi Hendry FN, Syaifullah, dan Azi.
Bahkan, dalam rapat itu DPRD juga menghadirkan Sales Branch Manager (SBM), Rayon I Kepri Pertamina, Reiza Pradipta Makruf.
Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna dihadiri oleh Asisten 1 Pemkab Natuna, Basri; Dinas Perhubungan; serta dari Bagian Ekonomi Setdakab Natuna.
Pada kesempatan itu, DPRD mempertanyakan beberapa hal yang meliputi harga BBM satu harga, maupun kuota BBM satu harga, dasar hukum peralihan BBM dari jenis premium ke pertalite dan sistem distribusi yang belum merata di Natuna.
Baca Juga : Bupati Natuna Ingin Jalan Desa Terang
Menurut Marzuki, harga BBM 1 harga di Natuna belum merata karena masih terdapat disparitas harga di satu tempat dan di tempat lainnya.
“Yang satu harga hanya berlaku di Pulau Bunguran Besar. Sedangkan, di pulau-pulau lain ada yang harganya hingga Rp9 ribu, Rp10 ribu, dan bahkan ada yang harganya Rp11 ribu lima ratus per liter,” terang Marzuki.
Begitu juga dengan kuota, sebutnya, meskipun kuota BBM 1 harga cukup berdasarkan ketetapan BPH Migas, tapi pada faktanya di lapangan masih ada keperluan masyarakat terhadap BBM yang belum tercukupi, baik berdasarkan jumlah maupun jenis BBM itu sendiri.
“Misal di Pulau Laut itu, BBM 1 harga baru BBM jenis solar saja, lainnya tidak ada stok di penyalur,” imbuhnya menjelaskan.
Di samping itu, dia juga mempertanyakan mekanisme dan biaya transportasi distribusi ke pihak penyalur, terutama sekali penyalur yang ada di pulau, sehingga berpengaruh pada harga BBM.
“Terakhir, kami masih terkaget-kaget dengan adanya peralihan dari BBM Premium ke BBM Pertalite. Ini dasar hukumnya apa, mohon kepada Pertamina dan pemerintah dijelaskan kepada kami. Sehingga, atas alasan-alasan ini kami manggil bapak-bapak semua. Dan mungkin dimulai dari Pertamina dulu, untuk menjelaskannya,” kata Marzuki mempersilakan.
