JAKARTA (HK) – Tokoh nasional Rizal Ramli menyebut pemerintah bakal sulit mencari dana untuk pembiayaan membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Misalnya, kata dia, saat pemerintah berencana mengalihkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang terbentur undang-undang.
“Itu melanggar, loh, dana PEN hanya kaitannya untuk Covid-19,” kata Rizal di akun YouTube Karni Ilyas Club, Selasa (1/2). Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mengatakan bahwa cara lain mencari biaya pembangunan IKN berpotensi mencekik rakyat.
Pemerintah bisa saja menaikkan beberapa tarif, seperti listrik, BBM, pajak, hingga BPJS. Kemudian dana tersebut dipakai untuk membangun IKN.
“Cuma pemerintah yang begini yang tidak bertanggung jawab. Tugas dia membuat rakyat Indonesia cerdas dan sejahtera,” beber Rizal.
Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan seharusnya pemerintah bisa sadar diri menyikapi rencana pembangunan IKN ketika tidak memiliki anggaran. Lagipula, pemindahan IKN ke Kaltim disinyalir akan menyusahkan para pegawai negeri yang harus memiliki rumah ketika kantornya pindah tempat.
Selain itu, kata Rizal, presiden setelah Joko Widodo (Jokowi) belum tentu menyetujui rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim. “Ada istana di situ, enggak ada masalah kalau sudah keburu dibangun. Lain-lainnya bisa dibatalkan, apalagi kalau RR (Rizal Ramli, red) jadi presiden, selesai barang itu,” beber dia.
Sumber: JPNN.com
