BATAM (HK) – Pengembangan kawasan Rempang Galang, Kota Batam bakal membutuhkan 306 ribu tenaga kerja. Hal ini menyusul perkiraan arus modal masuk ke kawasan ini mencapai Rp381 triliun.
Kawasan Rempang Galang yang dulunya merupakan status quo karena masih berstatus hutan buru, nantinya bakal dipermak menjadi kawasan industri baru.
Kawasan industri baru ini mencakupi kegiatan industri manufaktur, logistik, pariwisata, Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE), perdagangan dan jasa.
Adalah PT Makmur Elok Graha (MEG) mendapatkan hak pengelolaan kawasan ini. BP Batam diberi peluang dan tanggungjawab untuk mengembangkan kawasan ini selama 80.
“Rencananya nilai investasi PT MEG secara keseluruhan sampai tahun 2080 adalah sebesar kurang lebih Rp381 triliun. Diperkirakan populasi yang akan bertempat tinggal dan bekerja sebanyak 306 ribu orang,” ungkap Kepala BP Batam, H. Muhammad Rudi, beberapa hari lalu.
Rudi berharap, PT MEG dapat mempercepat pembangunan kawasan sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam.
Apalagi Kota Batam merupakan daerah paling berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri dengan capaian 6,84 persen sepanjang tahun 2022 lalu.
“BP Batam butuh dukungan dari kementerian dan lembaga terkait demi mewujudkan pengembangan pulau yang akan didukung dengan energi terbarukan,” kata Rudi.
Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa di tahap pertama hingga tahun 2040, nilai investasi ditarget mencapai Rp29 triliun. Meski demikian, PT MEG belum dapat merinci siapa saja investor yang sudah masuk dalam proyek ini.
Pengembangan proyek ini melibatkan investasi dari swasta dan kerja sama pihak lainnya. Airlangga berharap bahwa ekonomi di Kawasan Rempang dapat berkembang dan mengubah cakrawala di Singapura dan Batam
“Diharapkan kawasan ini bisa mengubah cakrawala di Singapura dan Batam. Kalau kita di Batam yang menyala adalah Singapura, kalau kita di Singapura, yang menyala adalah Batam,” katanya.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan SK terkait perubahan kawasan hutan sekitar 7.560 hektare, sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) telah menetapkan SK Hak Pengelolaan Lahan (HPL) secara bertahap. Semua proses tersebut menunjukkan progres yang baik dalam pengembangan kawasan Rempang. (rg)
