Karimun-(HK) Sehubungan dengan pernyataan Bupati Karimun, H. Ing Iskandarsyah, mengenai kondisi keuangan daerah yang mengalami beban hutang sekitar Rp178 miliar yang dilakukankan oleh kepemimpinan sebelumnya, membuat masyarakat Karimun heran. oleh masyaralat kami dari seluruh masyarakat Karimun merasa perlu memberikan tanggapan serius atas persoalan ini.
Pertama, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer, untuk tetap bersikap cerdas dan objektif dalam menyikapi permasalahan ini. Sangat penting bagi kita semua untuk memilah dan memahami bahwa persoalan yang terjadi saat ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang rasional dan berbasis data dalam menganalisis setiap langkah penyelesaian yang akan diambil oleh pemerintah daerah saat ini.
Kedua, Masyarakat Karimun menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati H. Ing Iskandarsyah harus membuka informasi secara jelas kepada publik terkait langkah-langkah penyelesaian hutang daerah ini, agar tidak menimbulkan polemik yang dapat memicu keresahan di masyarakat dan lingkungan birokrasi.
Ketiga, Masyarakat ingin secepatnya mendorong adanya audit independen dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah, guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Karimun. Dengan demikian, penyelesaian hutang tidak mengorbankan pelayanan publik yang esensial, terutama yang berkaitan dengan hak-hak ASN dan tenaga honorer.
Keempat, Masyarakat Karimun juga meminta dalam saat ini agar media dan insan pers turut serta menjalankan peran mereka secara profesional dengan menyajikan pemberitaan yang berimbang dan berbasis fakta benar. Informasi yang akurat dan konstruktif sangat diperlukan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kondisi keuangan daerah dan tidak terjebak dalam opini yang menyesatkan.
” Kami berharap adanya komunikasi yang terbuka dan sikap yang bijaksana dari semua pihak, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan tidak merugikan masyarakat. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengawal dan memberikan masukan yang konstruktif demi kemajuan Kabupaten Karimun yang lebih baik di masa depan, “Ungkap masyarakat Pongkar sehari hari (Mhd)
