NATUNA (HK) – Daerah Tingkat II atau Kabupaten/kota dinyatakan mengalami kepayahan setelah Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diberlakukan.
Pasalnya, UU yang mengatur tentang wilayah kewenangan daerah itu menghilangkan banyak sekali kewenanan daerah terhadap wilayahnya sendiri.


Daerah yang paling dirugikan dengan peraturan di atas adalah daerah-daerah tingkat II yang berupa kepulauan seperti halnya Kabupaten Natuna.
Betapa tidak, dengan diberlakukannya UU Pemerintah Daerah tersebut, kabupaten tidak lagi memiliki wilayah di laut, hutan dan kawasan pertambangan.
Selain itu, daerah tingkat II juga tidak memiliki kewenangan mengalola pendidiaknnya sendiri secara keseluruhan. Karena Pendidikan Tingkat SLTA secara otomatis menjadi kewenangan pemerintahan yang levelnya lebih tinggi.
Menyadari hal itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri, Rizki Faisal menyatakan, undang-undang tersebut menimbulkan kerugian besar bagi kabupaten, terutama sekali Kabupaten Natuna.
“Itu sangat-sangat menyakitkan (bagi daerah),” tegasnya kepada sejumlah wartawan di Ranai, Rabu (16/8/2023).
Ia kembali menegaskan, sebagai solusi atas keadaan yang menyakitkan itu, maka eksistensi Otonomi Daerah sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus dikembalikan seperti sediakala.
Karena UU tersebut menjamin daerah lebih otonom dalam mengelola wilayahnya masing-masing dengan cakupan yang lebih luas.
Menurutnya, otonomi daerah bagi Natuna yang merupakan wilayah kepulauan sangat penting karena wilayah dan potensi alamnya banyak terdapat di kawasan perairan.
“Sementara di wilayah -wilayah dengan segala potensinya itu, Natuna tidak memiliki kewenangan apa-apa,” tandasnya.
Namun begitu, ia mengaku bahwa undang-undang merupakan ranahnya pemerintah pusat yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah.
“Tapi percaya lah, pengembalian UU Otda ini merupakan bagian dari konsen kami. Kalau saya tidak bisa melakukan itu karena menyangkut kewenangan, tapi saya akan terus berkoordinasi dengan kawan-kawan saya yang membidangi itu,” tegasnya mengakhiri. (fat)