TANJUNGPINANG (HK) – Sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu, jalanan berlubang dan becek menuju Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Kampung Madong, belum menemukan solusi hingga saat ini.
Sekolah yang bersebelahan dengan waduk bekas galian pasir tersebut juga bermasalah dengan ketersediaan air bersih. Hal ini disampaikan langsung oleh Suyono, selaku kepala sekolah (Kepsek) SMKN 5 Madong yang didampingi oleh Kasi humasnya Maslan pada Senin (17/7/2023).
Suyono akui jalanan yang berlubang tersebut sudah ditinjau langsung oleh anggota Legislatif kota Tanjungpinang, Novaliandri Fathir. Hal itu juga dilakukan oleh Kadis Provinsi yang menaungi SMK dan SMA. Namun, hingga kini belum terlihat adanya pergerakan untuk perbaikan jalan menuju salah satu pendidikan yang melahirkan tunas-tunas bangsa tersebut.
Suyono menyebutkan, terkait urusan air, mereka meminta dari warga setempat dan membayarnya dengan harga yang bisa dijangkau.
Suyono juga menjelaskan bahwa sekolah tersebut juga belum memiliki legalitas berupa sertifikat. Hal ini dikarenakan tanah tersebut diakui dan dimiliki oleh PT Spesifik. “Katanya surat dalam proses pemecahan di BPN,” katanya.
Pihaknya pun disarankan untuk menyampaikan beberapa persoalan dari sekolah itu kepada anggota DPR RI, Cen Sui Lan. Tetapi, disayangkan hal itu masih ada di dalam 10 daftar tunggu. Pada akhirnya, SMKN 1 yang mendapatkan dana untuk revitalisasi gedung.
Gedung dan ruang belajar yang baru dibangun pun terlihat digenangi air. Jika hujan turun, sekolah itu dikhawatirkan bisa banjir, jika air dari waduk yang tepat berada di depan sekolah tersebut meluber.
“Jika hujan tidak banjir kalau air waduk tidak meluber ya, kalau meluber ya jadi banjir juga”, akunya.
Banyak persoalan yang harus dibenahi di SMKN 5 Perkapalan ini. Dinas dan pemerintah setempat diharapkan memiliki solusi untuk mengatasi persoalan di sekolah yang memiliki 190 siswa itu.
Fathir, yang dicoba untuk konfirmas terkait kelanjutan hasil kunjungannya tersebut via pesan teks Whatsapp, tidak memberikan jawaban.
Een Saputro, pihak dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (LKPK) Kepri, berjanji akan coba membantu terkait legalitas sekolah tersebut. “Nanti coba saya bantu untuk urusan di BPN”, singkatnya. (CW07)
