JAKARTA (HK) – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng universitas di Korea Selatan, Pukyong National University (PKNU) dalam pengembangan Ocean Institute of Indonesia (OII) guna mendukung implementasi ekonomi biru.
“Korea telah lama menjadi mitra Indonesia di sektor kelautan dan perikanan, tentu kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mengembangkan manajemen pendidikan dan teknologi serta mengembangkan kurikulum dan modul akademik yang menjawab kebutuhan industri perikanan untuk lulusan yang terampil, kompetitif dan berwawasan lingkungan,” ujar Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Ia mengatakan OII merupakan transformasi satuan pendidik (satdik) KKP yang menjadi salah satu program strategis untuk meningkatkan standar layanan dan fasilitas belajar, standar mutu, pertukaran pelajar dan pengajar antarperguruan tinggi, kerja sama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan seraya meningkatkan akreditasi institusi pendidikan.
Kolaborasi yang ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) yang digelar di Busan, Korea Selatan ini sejalan dalam membangun kurikulum interaktif kegiatan ekstrakurikuler.
Selain itu, juga merangsang pengembangan diri siswa, termasuk pertukaran budaya Indonesia-Korea dan pembelajaran bahasa.
Di samping itu, dapat memperluas strategi dengan entitas swasta, perusahaan pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan perihal bisnis, objek ilmiah hingga kemitraan.
Nyoman pun berharap lulusan satdik KKP dapat terserap lebih banyak memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri Korea Selatan, yang hingga 2023, terdapat 45 lulusan satdik KP yang bekerja di Korea.
Sementara itu, President of PKNU Jang Young-Soo menyambut baik dan mendukung rencana BPPSDM dalam upaya mengembangkan OII dan siap dalam melakukan sinergi bersama ke depannya.
“Kerja sama ini merupakan upaya positif guna meningkatkan sektor pendidikan yang akan berujung pada peningkatan kualitas SDM. Selain itu, juga sebagai wujud kolaborasi akademisi dan pemerintah dalam menyelesaikan setiap persoalan pembangunan,” ucapnya.
Sumber: Antaranews
