BATAM (HK) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Syariah Kepulauan Riau (Kepri) resmi dilantik untuk masa bakti 2026–2029 di The Hills Batam, Kamis (4/6/2026).
HIPMI Syariah Kepri ini ketuanya adalah Ahmad Habibullah, organisasi ini diharapkan menjadi wadah pengembangan bisnis berbasis syariah sekaligus memperkuat ekosistem UMKM halal di Kepri.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua BPD HIPMI Kepri, Louis Loi, dan dihadiri Ketua Umum Badan Otonom (Banom) HIPMI Syariah serta sejumlah tamu undangan dari kalangan pemerintah dan pelaku usaha yang ada di Kepri.
Mengusung tema “Sinergi Pengusaha Muda: Transformasi Bisnis Syariah di Kepri”, kepengurusan baru HIPMI Syariah Kepri membawa sejumlah program strategis yang berfokus pada penguatan UMKM dan pengembangan ekonomi syariah.
Ketua BPD HIPMI Kepri, Louis Loi, mengatakan pelantikan HIPMI Syariah merupakan bagian dari pembentukan seluruh badan otonom di bawah naungan HIPMI Kepri.
“HIPMI memiliki 12 badan otonom dan HIPMI Syariah merupakan salah satu yang hari ini kami lantik. Kehadiran HIPMI Syariah menjadi wadah bagi pengusaha muda yang menjalankan usaha berbasis syariah untuk tumbuh dan berkembang bersama,” kata Louis.
Menurutnya, HIPMI Syariah akan berkolaborasi dengan HIPMI Kepri dalam sejumlah program, salah satunya penyelenggaraan Ramadan Fest yang akan menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM halal di daerah.
“Kami ingin menciptakan ekosistem bisnis syariah yang kuat di Kepri. Salah satu program strategisnya adalah menghadirkan ruang bagi UMKM halal agar bisa berkembang dan mendapatkan akses pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Louis menjelaskan, perbedaan utama HIPMI Syariah dengan HIPMI secara umum terletak pada fokus pengembangan usaha yang berbasis prinsip-prinsip syariah.
“HIPMI adalah rumah besar pengusaha muda secara umum, sedangkan HIPMI Syariah menjadi wadah khusus bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis berbasis syariah, baik dari sektor perbankan syariah maupun UMKM,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua HIPMI Syariah Kepri yang baru dilantik, Ahmad Habibullah, menegaskan pihaknya akan fokus mendorong peningkatan kapasitas dan sertifikasi halal bagi UMKM di Kepri.
Menurut Ahmad, program awal yang akan dijalankan adalah melakukan pendataan dan kurasi UMKM, sekaligus membantu pelaku usaha memperoleh sertifikat halal.
“Kami ingin membantu UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal agar bisa didaftarkan ke lembaga terkait. Setelah memiliki sertifikat halal, mereka akan naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih baik,” katanya.
Ia menambahkan, UMKM yang telah tersertifikasi nantinya akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi syariah, termasuk Ramadan Fest yang direncanakan menjadi agenda unggulan HIPMI Syariah Kepri.
“Kami ingin menghadirkan ekosistem syariah yang lengkap, mulai dari sektor fashion, kuliner, travel umrah hingga berbagai usaha lainnya. Ini menjadi salah satu target besar kami dalam membangun ekonomi syariah di Kepri,” ujarnya.
Selain sertifikasi halal, HIPMI Syariah juga akan memberikan perhatian pada peningkatan literasi keuangan pelaku UMKM.
“UMKM merupakan jantung perekonomian. Karena itu, langkah pertama yang kami lakukan adalah meningkatkan pemahaman mereka terkait literasi keuangan. Setelah itu baru kita dorong ke sektor usaha yang lebih besar,” kata Ahmad.
Di tempat yang sama, Staf Ahli Gubernur Kepri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Andri Rizal, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya HIPMI Syariah Kepri.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepri, kami menyambut baik dan mengapresiasi terbentuknya HIPMI Syariah Kepri. Kami berharap organisasi ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kepri juga membuka peluang kolaborasi dengan HIPMI Syariah, terutama dalam pengembangan sektor UMKM.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri, Riki Rionaldi, menilai prinsip bisnis syariah memiliki kesesuaian dengan karakter masyarakat Melayu di Kepulauan Riau.
“Spirit bisnis syariah bukan hanya soal halal dan haram, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, produktivitas, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan karakter masyarakat Melayu yang menjadi identitas Kepulauan Riau,” ujarnya.
Riki menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh kehadiran HIPMI Syariah Kepri dan berharap berbagai program kolaboratif dapat segera diwujudkan untuk memperkuat pertumbuhan UMKM serta ekonomi syariah di daerah.
“Kami melihat HIPMI Syariah memiliki karakter bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai Melayu dan Islam di Kepulauan Riau. Karena itu, kami siap mendukung dan berkolaborasi dalam berbagai program ke depan,” tutupnya. (dam)
