BATAM (HK) – Pemerintah Kota Batam berupaya mengantisipasi gejolak harga kebutuhan pokok jelang Idul Adha dengan menggandeng distributor dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan langkah bermitra dengan distributor karena Pemko Batam tak punya anggaran untuk operasional pasar murah.
“Tadi saya sudah mencoba berkoordinasi dengan BI (Bank Indonesia) dan distributor untuk membahas kenaikan harga. Tadi informasi yang disampaikan untuk anggaran operasional tidak ada lagi. Jadi kami akan upayakan melalui TPID dan distributor,” kata Amsakar, Rabu (29/6/2022).
Menurut dia, Pemerintah Kota Batam memang menganggarkan untuk kegiatan pasar murah setiap mendekati hari raya Idul Fitri dan menjelang bulan puasa. Begitu juga dengan sembako murah yang berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam.
“Saya tadi juga sudah telepon Pak Gustian dan jawaban beliau anggaran sudah tidak ada. Sebab sembako murah juga sudah digelar beberapa bulan lalu. Sekarang kami coba dulu dari BI dan distributor,” sebutnya.
Terkait MOU dengan daerah lain, Ansar mengaku, sudah melakukannya agar kebutuhan di Batam terpenuhi. Namun setelah dihitung oleh Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian (DKPP) ternyata angka yang ditawarkan tidak masuk untuk Batam.
“Pak Mardanis menyampaikan cost-nya dan modal komoditi yang ditawarkan terlalu tinggi, dan kalau dipasarkan di Batam harganya tinggi. Jadi bukan solusi juga. Makanya implementasi dari MoU yang sudah ada tidak kunjung ada,” katanya.
Ia mengatakan sebagai daerah yang mengandalkan daerah lain untuk pemenuhan kebutuhan. Batam sangat tergantung dari faktor cuaca, moda transportasi pengiriman, hingga harga yang ditawarkan daerah lain. “Jawabannya masih sama. Kalau cuaca ekstrem harga naik. Begitu juga dengan hukum ekonomi,” tuturnya. (gk)
Sumber: gokepri.com
