LINGGA (HK) – Pelabuhan utama di Desa Pekajang luluh lantak menyisakan lubang besar dan porak – poranda mengangga setelah terkena hantaman ombak besar yang terjadi beberapa tahun silam.
Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa setelah postingan itu beredar dan viral, namun warga disana berharap bantuan pemerintah segera datang.
“Assalamualaikum. Salam kenal dari kami desa terluar se-kabupaten lingga, mungkin keberadaan desa kami desa pekajang Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga banyak yang tidak tau. Dari itu mungkin saya ingin berbagi poto” disini. Terima kasih,” demikian tulis akun facebook Kampong Pekajang II, Sabtu (24/6/2023).
Akun Kampong Pekajang II kemudian memposting dalam unggahan yang disertai foto, menerangkan bahwa pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan utama yang digunakan untuk umum. Seluruh aktivitas berlaku di sini mulai dari angkutan penumpang hingga muat bongkar barang.
“Ketika bongkar barang berbagai kesulitan yang dialami, sekiranya dari pihak-pihak terkait segera menemukan solusinya supaya memudahkan masyarakat setempat untuk melakukan berbagai aktivitas di sini,” bebernya.
sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun lalu dikabarkan sudah memutuskan akan menggangarkan pembangunan pelabuhan di Desa Pekajang di tahun 2023, akan tetapi pemerintah menangguhkan keputusan tersebut setelah munculnya permasalahan aset.
Mereka menilai permasalahan aset harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.
“Kalau tidak karena persoalan aset pelabuhan udah selesai tahun ini. Makanya saya juga udah koordinasi dengan bupati kita untuk menelusuri aset pelabuhan itu, agar bisa diserahterimakan ke pemerintah kalau itu aset swasta,” kata Wakil Ketua DPRD Lingga Aziz Martindaz, Sabtu siang.
Kerusakan pelabuhan yang disebabkan gelombang tinggi hingga ombak besar yang menghantam pelabuhan di Desa Pekajang itu, diklaim Aziz telah disampaikan ke Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Kini masuk agenda Pemprov Kepri pada APBD 2024.
“Pak gubernur sudah ngarahkan agar dimasukkan ke APBD 2024 sambil menunggu informasi penelusuran kepemilikan aset Pemerintah Kabupaten Lingga agar proses pembangunan tidak menyalahi aturan yang ada,” pungkasnya.
